Merdeka.com - Ketua Fraksi PKS DPR-RI Jazuli Juwaini menyebut, Hari Pancasila di tengah pandemi Covid-19 harus menjadi momentum untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara sungguh-sungguh dan konsekuen.

Menurut Jazuli, sebagai wadah berbangsa dan bernegara nilai-nilai Pancasila semakin relevan dengan situasi dan kondisi saat ini dimana bangsa Indonesia sedang menghadapi pandemi yang berdampak pada sektor ekonomi, sosial, politik, hingga hankam.

"Keseluruhan nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila memberi landasan berpikir dan bertindak bagaimana negara dan warga negara bersikap dan bertindak dalam menghadapi pandemi covid-19," ungkap Jazuli, Senin (1/6).

Dia menuturkan, sila pertama mengajarkan nilai keimanan kepada takdir Tuhan, manusia boleh berencana tapi hasil akhir di tangan Tuhan YME. Wabah covid 19 adalah bagian dari ujian dalam kehidupan yang harus semakin menyadarkan kita tentang kekuatan di luar kekuatan manusia. Relijiusitas kita harus semakin kuat di masa-masa seperti ini.

Kedua, di saat pandemi empati dan tanggung jawab kemanusiaan benar-benar diuji membentuk satu kesadaran bahwa kita tidak hidup sendiri dan berkewajiban untuk saling menjaga agar wabah tidak menyebar. Disiplin ptotokol kesehatan menjadi tanggung jawab kolektif. Dan itulah makna kontekstual sila kedua Pancasila.

"Ketiga, empati kemanusiaan haruslah melahirkan persatuan dan gotong royong untuk menyelesaikan masalah. Kebersamaan dan kolaborasi ini yang akan mempercepat penanganan pandemi. Saling membantu, berbagai, dan berkolaborasi tanpa melihat ras, suku dan agama adalah esesnsi sila ketiga Pancasila," tuturnya.

Keempat, kebijaksaan pemimpin dan elite politik dibutuhkan untuk menghasilkan kebijakan negara yang benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat dalam menangani pandemi dan dampaknya pada keberlangsungan penghidupan. Tidak ada yang boleh mengambil untung, moral hazard, menyalahgunakan kekuasaan, serta otoriter di tengah kesulitan rakyat.

Kelima, orientasi mewujudkan kesejahteraan sosial harus menjadi panglima dari setiap komponen negara. Bukan kesejahteraan elite, pengusaha, dan pemilik modal.

"Dalam hal ini kita bisa mengevaluasi dan mengkritisi agar prioritas kebijakan penanganan pandemi lebih besar kepada rakyat kecil dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)," pungkas dia.