Fahri Hamzah: Calon dengan persoalan hukum berpeluang tutup kasus

Merdeka.com - Komisi II DPR telah menyepakati terpidana percobaan mengikuti Pilkada Serentak 2017. Salah satu poin itu masuk dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencalonan Kepala Daerah.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku tidak setuju dengan keputusan tersebut. Menurutnya, seseorang yang hendak maju menjadi kepala daerah atau pejabat negara lainnya sebaiknya bebas dari jerat hukum atau masalah pribadi.

"Kalau masa pencalonan sebaiknya calon kepala daerah dan kepala apa pun termasuk presiden dan wakil presiden sebisa mungkin bebas dan bersih urusan pribadi. Jangan ada utang, kalau mau maju jangan utang," kata Fahri di Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/9).

Fahri khawatir terpidana yang telah dilantik menjadi kepala daerah menggunakan wewenangnya untuk menutup kasus hukum yang menjeratnya.

"Nanti dia pakai jabatan untuk bayar utang. Apalagi ini punya persoalan hukum menuju ekspektasi lebih besar dia tutup ini kasusnya," tegasnya.

Seperti diketahui, kesepakatan terpidana percobaan diperbolehkan ikut Pilkada diambil dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi 2 DPR dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (9/9) lalu.