Evaluasi Pemilu 2019, Golkar Soroti Biaya yang Besar dan Korban Meninggal

Kamis, 24 Oktober 2019 14:53 Reporter : Muhammad Genantan Saputra
Evaluasi Pemilu 2019, Golkar Soroti Biaya yang Besar dan Korban Meninggal Diskusi Partai Golkar. ©2019 Merdeka.com/Muhammad Genantan Saputra

Merdeka.com - Partai Golkar menggelar diskusi politik bertema 'Pemilu 2019: Evaluasi dan Solusi' di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (24/10). Golkar menyoroti biaya Pemilu 2019 yang besar dan banyaknya korban meninggal.

"Pemilu serentak justru menelan biaya yang lebih mahal dari Pemilu terpisah. Anggaran Pemilu 2019 mencapai Rp 24,8 triliun naik 3 persen dibanding Pemilu 2014 sebesar Rp 24,1 triliun," kata Sekjen Golkar Lodewijk Freidrich saat sambutan mewakili Ketum Airlangga Hartarto.

Dia mengungkapkan, Pemilu serentak juga memakan waktu yang panjang dan melelahkan sehingga banyak korban yang meninggal. Menurut data Komisi Pemilihan Umum, korban yang meninggal sebanyak 144 orang sedangkan yang sakit 883 orang.

"Demikian pula tujuan untuk memperkuat sistem presidensiil tidak terjadi karena partai-partai pengusung pasangan capres dan cawapres yang menang tidak mendapat dampak ekor-jas atau coattail effect dari paslon yang diusungnya," jelasnya.

Lodewijk menambahkan, persaingan yang tajam selama Pilpres juga telah membelah masyarakat menjadi dua kelompok yang saling berhadapan. Lalu Munculnya politik identitas agama ditambah pengaruh media sosial makin menambah sengit persaingan untuk memperebutkan dukungan rakyat.

"Sehingga sangat mengkhawatirkan bagi persatuan dan keutuhan bangsa," ujarnya.

Maka dari itu, partai pohon beringin mendorong diskusi politik ini agar dapat membedah permasalahan secara mendalam. Sehingga ditemukan solusi untuk menjamin semakin kokohnya sistem demokrasi, serta makin mantapnya penerapan sistem presidensiil dan terciptanya sistem multi partai yang lebih sederhana.

"Saya berharap dari diskusi politik ini akan lahir semacam rekomendasi mengenai perlunya dilakukan perubahan atau penyempurnaan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," tandasnya.

Acara dihadiri Pakar Hukum Tata Negara Hamdan Zoelva, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Mutadi, Peneliti LIPI Moch Nurhasim, Direktur Perludem Titi Anggraini dan jajaran petinggi Golkar. [fik]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini