Empat pasangan Cagub & Cawagub Sulsel tak hadiri deklarasi tolak politik uang

Rabu, 14 Februari 2018 18:40 Reporter : Salviah Ika Padmasari
Penetapan nomor urut peserta Pilgub Sulsel. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Bawaslu Sulawesi Selatan menggelar deklarasi tolak politik uang dan politisasi SARA di Pilgub Sulsel di Hotel Clarion, Makassar, Rabu siang, (14/2). Sayang, dalam deklarasi ini, seluruh cagub dan cawagub Sulsel malah tidak hadir.

Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi mengaku kecewa karena tak satu pun calon yang hadir. Padahal, acara ini dihadiri oleh Panglima Kodam XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Agus Surya Bakti, Kapolda Sulsel, Irjen Polisi Umar Septono serta anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Muhammad.

"Terus terang saya menyesalkan karena empat pasangan calon tidak hadir. Sesungguhnya yang menjadi target dari kegiatan ini adalah komitmen para paslon untuk ditularkan ke bawah. Tapi ini paslonnya yang justru tidak hadir," kata Laode Arumahi di lokasi.

Pilgub Sulsel diikuti empat pasang calon. Pertama Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman dengan partai pengusung PAN, PDI-P, dan PKS (20 kursi). Selanjutnya, Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar yang diusung Golkar, Nasdem, Hanura, PKB, PKPI (35 kursi). Kemudian Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar yang daftar melalui jalur perseorangan 501.046 dukungan). Terakhir Agus Arifin Nu'mang-Tanri Balilamo yang diusung Gerindra, PPP, PBB (19 kursi).

Karena tim dari paslon yang hadir, kata Laode Arumahi, maka mereka nantinya yang akan sampaikan soal deklarasi tolak politik uang dan politisasi SARA ini ke paslonnya. Dan kata ketua Bawaslu Sulsel ini, dirinya tidak yakin itu efektif. Berbeda kalau paslonnya sendiri yang hadir kemudian distribusikan informasinya kepada jajarannya.

Deklarasi tolak politik uang dan politisasi SARA 2018 Merdeka.com/Salviah Ika Padmasari


Kalau paslon yang hadir langsung di kegiatan deklarasi ini, ujarnya, kadarnya akan berbeda. Dan bisa saja masyarakat akan meragukan komitmen para paslon ini mengenai politik uang dan politisasi SARA.

"Ini adalah langkah awal untuk mengantisipasi politik uang dan politisasi SARA tapi ternyata komitmennya tidak bulat karena tidak hadirnya para paslon," pungkas Laode Arumahi dengan nada kecewa.

Kegiatan deklarasi ini diisi dengan pembacaan bersama janji untuk menjaga integritas Pilkada diakhiri dengan tandatangan bersama.

Sementara itu, Panglima Kodam XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Agus Surya Bakti juga menyiratkan kekecewaan dengan tidak hadirnya empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel dalam deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA untuk Pilkada 2018.

"Sebetulnya saya dan Kapolda Sulsel datang ke kegiatan ini untuk melihat para Paslon yang mendeklarasikan tolak politik uang dan politisasi SARA. Kita ingin melihat komitmen awalnya supaya semua merasa aman dalam Pilkada," kata Mayjen TNI Agus Surya Bakti.

Menurutnya, pasangan calon itu bisa memberikan perintah atau arahan kepada simpatisannya atau kelompoknya.

"Jadi (para Liaison Officer atau LO) tolong sampaikan ke paslon itu untuk beri pengarahan ke simpatisan atau kelompoknya karena sebenarnya mereka itu sebenarnya tergantung pemimpinnya dalam hal ini adalah paslon itu," kata Agus.

Dia mencontohkan, pada saat rapat pleno pengundian, pencabutan dan penetapan nomor urut, Selasa kemarin, tampak kebebasan dimaknai terlalu kebablasan. Menurutnya, boleh euforia, boleh gembira merayakan nomor urut yang diinginkan, tapi tidak perlu naik ke kursi, teriak-teriak karena itu bukan budaya kita. [rnd]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini