Elite politik diminta jual gagasan di Pilpres, jangan mainkan isu SARA

Merdeka.com - Tensi politik semakin memanas menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Legislatif (Pileg) 2019 nanti. Berbagai isu negatif pun mulai dimunculkan. Masyarakat diingatkan tak mudah termakan hoaks di media sosial.

Guru Besar Psikologi Politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Muluk mengingatkan agar para elite politik tak memainkan isu sensitif bisa mengganggu kerukunan. Diharapkan para calon lebih menonjolkan gagasan sehingga masyarakat bisa memberi penilaian.

"Urusan politik itu kompetisi antar-partai-partai politik dalam menjual gagasannya ke masyarakat, baik program, cita-cita, visi misi. Jadi secara hakikat sebenarnya tidak perlu membawa agama dan suku," kata Hamdi dalam keterangannya, Jumat (19/10).

Menurutnya, partai menawarkan orang yang dianggap mumpuni baik di tingkat eksekutif yakni presiden dan wakil presiden, kepala daerah dan juga legislatif. Menjadi masalah jika elite membawa identitas agama dan suku demi memenuhi tujuan politiknya.

"Dan tentuya ketegangan-ketegangan yang tidak perlu seperti politisasi agama, suku juga harus dihilangkan," ujarnya.

Dalam pengamatan Hamdi, salah satu timbulnya perpecahan itu dikarenakan adanya ujaran kebencian. Oleh karena itu dirinya sependapat kalau ujaran kebencian itu harus dilarang, karena pada hakikatnya ujaran kebencian itu adalah kekerasan melalui ucapan yang bisa memancing amarah.

"Konflik sosial itu merupakan pertentangan antara kelompok-kelompok sosial dengan identitas seperti agama, suku, ras yang bermacam-macam di negara majemuk seperti Indonesia ini," tutur anggota kelompok ahli BNPT itu.

Menurut Hamdi, dengan tidak mau bertoleransi maka nantinya akan timbul tindakan-tindakan lain seperti persekusi, diskriminasi ataupun tindakan-tindakan lain seperti mulai menjarah atau melakukan kekerasan kekerasan fisik.

Untuk itu dia mengingatkan kerukunan dan perdamaian adalah karakter kehidupan bangsa Indonesia yang tercermin dalam filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Sepanjang sejarah keberagaman yang damai ini terjalin dalam bingkai persaudaraan berbangsa dan bertanah air.

"Tentunya kita harus kembali pada Pancasila. Kalau kita betul-betul menghayati kembali Pancasila, maka perdebatan mengenai perbedaan itu tidak akan ada lagi. Jadi itu sudah jangan diutak-atik lagi, Pancasila itu sudah final," tandasnya.