Dubes Arab Saudi Disarankan Beri Penjelasan Soal Cuitan Aksi Reuni 212

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Asril Tanjung berharap penanganan masalah cuitan Duta Besar (Dubes) Arab Saudi untuk Indonesia, Osamah Muhammad Al Shuaibi yang mengatakan aksi 212 adalah aksi bela tauhid bisa selesai dengan baik.

Menurut dia, jika masalah ini berlarut-larut akan ditakutkan akanmengganggu hubungan dengan Arab Saudi terutama dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

"Kalau menyampuri urusan politik dalam negeri memang tidak boleh. Tapi kita kan lihat juga Saudi itu negara besar dan punya kita juga banyak kepentingan. Kita nanti marah sama Saudi nanti kita susah haji, umrah," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/12).

Asril menyarankan pemerintah bisa langsung meminta penjelasan dari Dubes Arab terkait cuitan tersebut. Kemudian, baru cari jalan keluar dari masalah tersebut.

"Tetapi tepat kalau memang Itu dianggap pelanggaran. Mereka harus jelaskan apa sudah tentu salah. Jangan belum-belum kita sudah menuduh melanggar ini. Kalau saya ya harus ditanya dulu sama yang bersangkutan," ungkapnya.

Dia juga meminta semua pihak untuk tidak gegabah meminta Dubes Arab Saudi untuk pulang ke negaranya. Kata Politikus Partai Gerindra ini semua harus dikaji lebih lanjut serta juga mendengarkan penjelasan dari Dubes tersebut.

"Kan harus dikaji secara mendalam. Boro-boro suruh pulang, kalau disuruh pulang, kita di sana gimana, kalau sudah jelas salah oke, mereka harus merehab itu, tidak boleh campuri urusan negara orang, kita kan tidak pernah campuri urusan politik Malaysia atau Saudi," tutupnya.

Diketahui, lewat akun Twitternya, Dubes Saudi untuk Indonesia itu memberi pujian atas kegiatan Reuni 212 yang disebutnya gerakan membela kalimat tauhid. Hal itu menuai respon dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj.

Dia mengatakan Osamah Muhammad Al Shuaibi telah mencampuri urusan politik Indonesia."Osamah melakukan pelanggaran keras diplomatik, yaitu mencampuri urusan politik suatu negara di luar kewenangannya," kata Said dalam jumpa persnya di kantor PBNU, Jakarta, Senin (3/12).