DPR tunda pelantikan Eddy Mulyadi jadi anggota BPK

Merdeka.com - Calon anggota BPK terpilih Eddy Mulyadi Soepardi gagal dilantik meski sudah terpilih dalam uji kepatutan dan kelayakan di Komisi XI DPR. Eddy mendapat penolakan dari sejumlah anggota DPR karena masih aktif sebagai Deputi BPKP bidang investigasi.

Anggota DPR dari Fraksi Golkar Chairuman Harahap melakukan interupsi dalam paripurna tersebut. Menurut dia, Eddy cacat hukum karena UU BPK menyebutkan bahwa seorang anggota tidak boleh rangkap jabatan.

"Jangan terulang kembali pejabat yang diangkat tidak memenuhi persyaratan jadi anggota BPK. Saya mengusulkan calon ini didiskualifikasi," ujar Chairuman dalam sidang Paripurna di Gedung DPR, Selasa (23/9).

Komisi XI DPR sendiri tak mau disalahkan dalam kasus lolosnya Eddy sebagai anggota BPK. Sebab, seluruh latar belakang calon sudah dibuka. Namun tak ada penolakan yang masuk.

Anggota Komisi XI DPR Edison Betaubun mengatakan, Komisi XI telah menerima keterangan resmi dari BPKP. Dalam surat itu, BPKP menjelaskan bahwa Eddy sudah dua tahun tidak menjabat.

"Posisi Deputi itu bukan pengelola keuangan negara. Yang dilarang undang-undang adalah pengelola negara, bukan Deputi Teknis," jelas Edison.

Terkait polemik tersebut, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso akhirnya memutuskan untuk menunda pengesahan khusus untuk Eddy. Namun, jika nanti proses hukum di Mahkamah Agung (MA) menyatakan Eddy sah dan tak cacat hukum, maka paripurna sekaligus mengesahkan Eddy sebagai anggota BPK terpilih.

"Kita akan minta fatma MA. Kalau didiskualifikasi oleh MA, maka akan diganti calon berikutnya," ujar Priyo.

Sidang Paripurna DPR akhirnya hanya mengesahkan empat anggota BPK terpilih yakni Politikus Golkar Harry Azhar Azis Rizal Djalil, Politikus Achsanul Qosasih dan Moermahadi Soerja Djanegara.