DPR Tarik 16 RUU dari Prolegnas 2020, Salah Satunya RUU PKS

Kamis, 2 Juli 2020 16:02 Reporter : Merdeka
DPR Tarik 16 RUU dari Prolegnas 2020, Salah Satunya RUU PKS Gedung DPR. Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah sepakat untuk mengurangi 16 Rancangan UU dari Prolegnas Prioritas tahun 2020. Termasuk salah satunya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas menyebut penarikan RUU PKS oleh komisi VIII lantaran belum disahkannya RUU KUHP. Penarikan tersebut sempat diributkan beberapa fraksi di DPR, salah satunya NasDem.

"Kita harap dukungan dari fraksi lain agar di paripurna bisa dilakukan penyesuaian terhadap Prolegnas. Agar RUU yang sudah menjadi amanah bagi kita melanjutkannya, bisa kita lakukan kembali," kata anggota Komisi III DPR RI Fraksi NasDem Taufik Basari dalam rapat tersebut.

Selain Taufik, anggota DPR Fraksi Golkar Nurul Arifin juga meminta agar RUU PKS tidak ditarik dan dapat dibahas pada masa Prolegnas.

"Dalam hal ini kami tetap mendukung untuk dibahas RUU PKS ini, dalam masa sekarang ataupun yang berikutnya. Kami merasa RUU PKS cukup penting bagi kami yang perempuan," ujarnya.

Meski demikian, Baleg tetap memutuskan menarik RUU PKS dari Proglenas Prioritas 2020 bersamaan dengan 15 RUU lainnya.

1 dari 1 halaman

Berikut daftar RUU yang ditarik:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber.

2. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

3. Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan.

4. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

5. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

6. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

7. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

8. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual

9. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

10. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka

11. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

12. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran

13. Rancangan Undang-Undang tentang Kefarmasian (Omnibus Law)

14. Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kesehatan Nasional.

15. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial

16. Rancangan Undang-Undang tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional [ray]

Baca juga:
Evaluasi Prolegnas 2020: RUU Keamanan Laut Ditunda, KUHP & Ciptaker Dipertahankan
Baleg DPR Ungkap Alasan RUU PKS Ditarik dari Prolegnas 2020
DPR, DPD dan Menkum HAM Rapat Bahas Evaluasi Prolegnas 2020
Rapat dengan Jaksa Agung, DPR Dorong Revisi UU Kejagung Masuk Prolegnas 2021
Simak, Tujuh Pokok yang Akan Jadi Pembahasan RUU Perlindungan PRT

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini