'DPR harus bantu pemerintah atasi krisis bukan minta tunjangan naik'
Merdeka.com - Ketua DPP Partai NasDem Martin Manurung menilai permintaan kenaikan tunjangan anggota DPR tidak tepat. Sebab, kata dia, saat ini ekonomi Indonesia sedang tertekan akibat goncangan perekonomian global.
"Pada kondisi ini, justru anggota DPR RI harus membantu negara dengan realokasi pengeluaran negara yaitu menekan pengeluaran yang belum mendesak dan fokus pada pengeluaran yang penting bagi ketahanan ekonomi nasional," ujar Martin di Jakarta, Rabu (16/9).
Menurut Ketua Umum DPP Garda Pemuda NasDem itu, tunjangan DPR tentu bukan jenis pengeluaran yang mendesak dari sisi alokasi. "Apabila ingin menjalankan kebijakan yang counter-cyclical (melawan siklus krisis) yang seharusnya naik justru gaji PNS dan TNI/Polri agar dapat menambah daya beli masyarakat sehingga bisa membantu ekonomi dari sisi permintaan," ujarnya.
Martin mengatakan anggota DPR RI periode ini sebenarnya dibekali dengan penambahan fasilitas dan jumlah tenaga ahli yang membantunya melaksanakan tugas. Wajar bila publik menginginkan peningkatan kinerja Anggota DPR RI.
"Anggota DPR RI juga perlu membuktikan kinerjanya sebagai legislator. Selama lebih-kurang 1 tahun menjabat, tentu masih terlalu dini untuk menilai kinerja. Karena itu, menurut saya, sebaiknya rencana kenaikan tunjangan anggota DPR RI tersebut dibatalkan," tutupnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca SelengkapnyaIndonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun
Baca SelengkapnyaPrabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.
Baca SelengkapnyaBanyak negara kini memilih berjaga untuk kepentingan dalam negeri dengan cara menutup keran ekspor pangannya,
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.
Baca SelengkapnyaDPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca Selengkapnya446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaDPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Selengkapnya