Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

'DPR harus bantu pemerintah atasi krisis bukan minta tunjangan naik'

'DPR harus bantu pemerintah atasi krisis bukan minta tunjangan naik' Gedung DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Ketua DPP Partai NasDem Martin Manurung menilai permintaan kenaikan tunjangan anggota DPR tidak tepat. Sebab, kata dia, saat ini ekonomi Indonesia sedang tertekan akibat goncangan perekonomian global.

"Pada kondisi ini, justru anggota DPR RI harus membantu negara dengan realokasi pengeluaran negara yaitu menekan pengeluaran yang belum mendesak dan fokus pada pengeluaran yang penting bagi ketahanan ekonomi nasional," ujar Martin di Jakarta, Rabu (16/9).

Menurut Ketua Umum DPP Garda Pemuda NasDem itu, tunjangan DPR tentu bukan jenis pengeluaran yang mendesak dari sisi alokasi. "Apabila ingin menjalankan kebijakan yang counter-cyclical (melawan siklus krisis) yang seharusnya naik justru gaji PNS dan TNI/Polri agar dapat menambah daya beli masyarakat sehingga bisa membantu ekonomi dari sisi permintaan," ujarnya.

Martin mengatakan anggota DPR RI periode ini sebenarnya dibekali dengan penambahan fasilitas dan jumlah tenaga ahli yang membantunya melaksanakan tugas. Wajar bila publik menginginkan peningkatan kinerja Anggota DPR RI.

"Anggota DPR RI juga perlu membuktikan kinerjanya sebagai legislator. Selama lebih-kurang 1 tahun menjabat, tentu masih terlalu dini untuk menilai kinerja. Karena itu, menurut saya, sebaiknya rencana kenaikan tunjangan anggota DPR RI tersebut dibatalkan," tutupnya.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai

Baca Selengkapnya
DPR Puji Upaya Pemerintah Jokowi Cegah Dampak Konflik Timur Tengah
DPR Puji Upaya Pemerintah Jokowi Cegah Dampak Konflik Timur Tengah

Indonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun

Baca Selengkapnya
Prabowo Tepis Serangan Anies: Semua Partai Pengusung Bapak Sepakati Program Kemhan di DPR
Prabowo Tepis Serangan Anies: Semua Partai Pengusung Bapak Sepakati Program Kemhan di DPR

Prabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah
Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah

DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.

Baca Selengkapnya
Krisis Pangan Akibat Pupuk Langka, 22 Negara Ogah Jual Beras ke Luar Negeri
Krisis Pangan Akibat Pupuk Langka, 22 Negara Ogah Jual Beras ke Luar Negeri

Banyak negara kini memilih berjaga untuk kepentingan dalam negeri dengan cara menutup keran ekspor pangannya,

Baca Selengkapnya
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset

Presiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.

Baca Selengkapnya
Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu
Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu

446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.

Baca Selengkapnya
Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!
Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!

DPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Selengkapnya