Demokrat Nilai PDIP Pertontonkan Politik Arogansi Minta Dua Menteri NasDem Dievaluasi

Merdeka.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mendorong Presiden Joko Widodo mengevaluasi dua menteri asal NasDem, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri LHK Siti Nurbaya.

Partai Demokrat menilai PDIP sedang mempertontonkan praktik arogansi politik. Jangan intervensi hak prerogatif Jokowi sebagai presiden untuk melakukan reshuffle kabinet.

"Pak Djarot mestinya mengetahui ini dan sepatutnya menunjukan perilaku politik kenegarawanan yang taat azas," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan, Senin (26/12).

"Tak elok mempertontonkan ke publik praktek arogansi politik yang terbaca menjadi bentuk intervensi politik yang terus mensubordinasi presiden yang selalu ditempatkan sebagai petugas partai," tegasnya.

Menurut Kamhar, seharusnya dinamika internal koalisi pemerintah harus diselesaikan dengan bijak. Tanpa perlu memperlihatkan arogansi di hadapan publik.

"Persoalan dinamika politik dalam koalisi pemerintah silahkan diselesaikan secara bijak tanpa perlu mempertontonkan praktek arogansi politik dengan tetap menghargai hak prerogatif presiden," ujarnya.

Perombakan kabinet dinilai sepenuhnya hak prerogatif Jokowi sebagai presiden. Kekuatan politik manapun tidak boleh intervensi.

"Itu dijamin konstitusi yang tak boleh diintervensi oleh kekuatan politik mana pun untuk menjaga marwah presiden dan lembaga kepresidenan di negara yang menganut sistem presidensial," jelas Kamhar.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberikan sinyal akan melakukan reshuffle kabinet. Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat meminta Jokowi untuk mengevaluasi dua menterinya, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. Dua menteri itu adalah politikus NasDem.

Djarot berharap ada penyegaran di internal kabinet agar bisa mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowi.

"Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, menteri kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan pak Jokowi untuk menuntaskan janji-janji kampanyenya," ujar Djarot di Menteng, Jakarta, Jumat (23/12).

Anggota Komisi IV DPR ini menyinggung masalah impor beras. Di tengah digemborkan swasembada beras, malah harga beras naik. Saat musim panen dan harga beras naik, justru ada impor.

"Termasuk yang prihatin ketika kita sudah di masa lalu, sudah gembar gembor swasembada beras, ternyata kita impor beras ketika harganya naik. Justru pemerintah harus intervensi dong. Saat musim panen dan harganya baik, kemudian dihajar sama beras impor," ujar Djarot.

"Yang parah nanti, yang sakit petaninya. Makanya kita di Komisi IV kita sampaikan coba buka data. Data yang fix yang sama baik itu oleh BPS, dimiliki Kementan, data dimiliki Bulog, data yang dimiliki Bappenas badan pangan nasional, buka, satukan. Perlu ga kita impor, katanya masih cukup. Perlu enggak kita impor. Yang penting bagi kita harga beras stabil, petaninya bisa untung. Ini semua perlu dievaluasi," tegasnya.

Namun, Djarot mengembalikan lagi kepada Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif apakah perlu beberapa menterinya diganti. Termasuk juga peluang partai yang belum masuk kabinet diajak bergabung.

"Wah kalau itu urusannya presiden. Itu hak prerogatif presiden. Kita hormati kita hargai kita berikan kesempatan kepada pak Jokowi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kabinet. Apakah perlu reshuffle atau tidak. Itu pun untuk kepentingan bangsa dan negara dan rakyat Indonesia," ujar Djarot.