Cerita Mahfud MD diskusi dengan SBY bahas pilkada dikembalikan ke DPRD

Rabu, 4 April 2018 04:31 Reporter : Merdeka
Cerita Mahfud MD diskusi dengan SBY bahas pilkada dikembalikan ke DPRD Mahfud MD di KPK. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Mahfud MD mengungkapkan, sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada seharusnya kembali ke sistem semula, yakni dikembalikannya hak memilih kepala daerah ke DPRD.

Menurut Mahfud, pada tahun 2012 silam, dirinya pernah berdiskusi dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kala itu menjabat sebagai presiden beserta Menko Polhukam Djoko Suyanto dan Mendagri Gamawan Fauzi. Kesimpulannya, Pilkada harus dikembalikan ke tangan DPRD. Namun, kala itu wacana tersebut urung untuk dilakukan.

"Pada 2012, sudah pernah diskusi dengan Pak SBY, Djoko Suyanto, Gamawan Fauzi, kesimpulannya itu Pilkada itu harus dikembalikan ke DPRD. Enggak bisa langsung (dilakukan), itu (bisa) merusak pada waktu itu," ucap Mahfud, dalam Diskusi Peluncuran Buku 'Intelijen & Pilkada', di Gramedia Matraman, Matraman, Jakarta Timur, Selasa (3/4).

Mahfud pun menjelaskan alasan tidak memungkinkannya kondisi kala itu untuk mengembalikan hak memilih kepala daerah kepada DPRD. Salah satu hal paling mendasar, sebut dia, karena adanya peristiwa politik yang dapat menggoyang stabilitas jika kebijakan itu diterapkan.

Namun, untuk ke depannya, Mahfud mengatakan, bukan tidak mungkin wacana kebijakan itu dapat diterapkan.

"Dan itu kemudian menjadi UU (pilkada tidak langsung) namun saat itu (2014), ada peristiwa politik (muncul Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih). Kalau Pilkada ini diserahkan ke DPRD, nanti seluruh kepala daerah itu akan dikuasai oleh Prabowo. Karena koalisinya Prabowo (KMP) itu menang di legislatif, tetapi kalah di eksekutif," ujar Mahfud.

"Maka timbul desakan agar UU itu dibatalkan lalu Pak SBY keluarkan Perppu. Mungkin besok-besok, kan sudah tak ada kasus itu, dipikirkan ulang Pilkada itu kembali ke DPRD," sambungnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menegaskan bahwa, pemilihan lewat DPRD tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku dan demokratis.

"Demokratis itu boleh lewat DPRD, boleh lewat langsung. Itu sama sama boleh. Oleh karena itu tidak ada problem konstitusional di situ," kata Mahfud.

Dia pun menyatakan, dengan dipilihnya kepala daerah oleh DPRD dapat melokalisir terjadinya politik uang di tengah pilkada. Karena lingkup orang yang diawasi hanya sebatas anggota DPRD saja.

"Kemudian money politik bisa dilokalisir, kalau pilkada langsung itu seluruh rakyat bisa rusak, atau dirusak lah. Tetapi kalau di DPRD, kita hanya bisa mengawasi berapa ini anggota DPRD Kabupaten itu ya bisa diawasi wartawan atau apa. Sehingga kerusakan itu terbatas pada seseorang sementara rakyat tetap terdidik gitu," tandasnya.

Reporter: Lizsa Egeham

Sumber: Liputan6.com [bal]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini