Cegah kisruh, KPU diminta serius siapkan Pantarli
Merdeka.com - Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Yus Fitriadi meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera mensosialisasikan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) agar masyarakat bisa mengetahui bagaimana cara kerja sistem tersebut. Menurutnya, sejauh ini KPU belum serius untuk mensosialisasikan Sidalih kepada masyarakat luas.
"Menggunakan teknologi yang disebut luar biasa yaitu Sidalih tapi siapa yang tahu di antara masyarakat mana makhluk yang bernama Sidalih. Saya pikir orang-orang juga nggak tahu Sidalih bentuknya kayak apa, konsepnya kayak apa, bagaimana cara kerjanya," kata Yus di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (1/3).
Dia juga meminta KPU serius menyiapkan Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarli) dengan sebaik-baiknya. Hal itu guna mencegah terjadinya kisruh terkait Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).
"Mempersiapkan Pantarli tingkat bawah karena pengalaman JPPR 2009 kemarin data DP4 yang tidak dimutakhirkan petugas pendataan pemilih tingkat bawah. Kemudian bagaimana KPU harus bisa mengawal tingkat bawah, kalau tingkat bawah itu tidak mempunyai kapasitas maka data tidak akan pernah naik ke atas, dan nanti tetap saja KPU akan mendapat masalah," ujarnya.
Terakhir, dia meminta KPU bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tegas dalam menangani DP4. Sebab, jika data DP4 dari Kemendagri buruk, Mendagri harus ikut bertanggung jawab jika ada kekisruhan.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Suara PDIP pada pemilu ini turun dibanding raihan 2019 yaitu 27.053.961 atau 19,33 persen dari total 139.971.260 suara sah.
Baca SelengkapnyaDKPP diharapkan bisa bekerja secara lebih nyaman, melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya,
Baca SelengkapnyaPemilih adalah penentu terhadap siapa yang akan menduduki jabatan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemilu 2024 sudah memasuki tahapan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.
Baca SelengkapnyaTKN menilai putusan DKPP terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari juga tidak berdampak pada pencalonan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaProses rekapitulasi hasil perolehan suara dari luar negeri telah mencapai 90 persen hingga Minggu sore.
Baca SelengkapnyaMahfud meminta kepada KPU agar ke depan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya.
Baca SelengkapnyaDia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP.
Baca SelengkapnyaPernyataan ini menanggapi putusan DKPP yang memberikan sanksi etik ke KPU.
Baca Selengkapnya