Cak Imin: Rakyat Protes karena Presiden Tidak Netral

pilpres 2024

Cak Imin: Rakyat Protes karena Presiden Tidak Netral

Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 1, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menghadiri acara,"Silaturahmi dan Konsolidasi Relawan Basra AMIN" di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (26/1).

Cak Imin dalam sambutannya sempat mengomentari pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut presiden hingga menteri boleh kampanye dan memihak pada pemilihan umum (Pemilu). Pernyataan itu memunculkan anggapan presiden tidak netral dan hampir seluruh rakyat protes.

Ketua Umum PKB ini mengaku telah berkeliling setelah diputuskan oleh KPU menjadi cawapres, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai Papua. Kesimpulannya rakyat ingin berubah nasibnya.

"Mau menyampaikan nggak ada jalannya, mau protes, namanya ajaran agama banyak yang memerintahkan kita tawadu begitu. Lalu, bahasa Jawa Tengahnya, trimo eng panggung, tawakal. Tapi begitu saya datang, Mas Anies datang, nggak pernah sepi, saudara-saudara, semua berduyun-duyun, semua menyambut dengan gagap gempita. Karena apa, karena yang kita suarakan ini yang disampaikan tadi adalah perubahan. Insyaallah suara perubahan tidak bisa dibendung oleh siapa pun," ujarnya.

Menurutnya, suara perubahan yang mereka usung tidak bisa ditutupi siapa pun. Tiba-tiba Presiden Jokowi menunjukkan ketidaknetralannya, "Kok tiba-tiba presiden tidak mau netral itu loh? Kenapa? Tapi hampir seluruh rakyat protes, presiden harus tetap netral dan tidak berpihak kepada siapa pun. Betul?" teriak Cak Imin disambut gemuruh para pendukung yang datang.

"Jadi presiden itu kemarin menyampaikan boleh kampanye, tapi semuanya protes nggak ada yang enggak protes, kecuali orang Bali enggak protes, semua protes dan kemudian istana menyampaikan pernyataan presiden disalahpahami, kata istana pernyataan presiden disalahpahami," ujarnya.

Kamu sudah membaca beberapa halaman, Berikut rekomendasi
berita untuk kamu.

SWIPE UP

Untuk melanjutkan membaca.

Ia menyebutkan bahwa penolakan terhadap ketidaknetralan Presiden Jokowi menunjukkan suara perubahan nyata dan menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia.

"Presiden itu lembaga tertinggi betul apa betul?. Bukan hanya politiknya tinggi, kekuasaannya tinggi, jabatannya tinggi, tetapi presiden harus mengayomi dan berpihak kepada seluruh rakyat tanpa membedakan satu dengan yang lainnya," ungkapnya.

"Bayangkan kalau ada (tapi ) naudzubillah min dzalik, kalau ada pendukung A, pendukung B, bentrok, presiden memihak? piye? Repot nggak? Ini tanda-tanda zaman kebenaran akan terwujud rakyat sudah berani bersuara, betul? Oleh karena itu, saya meyakini dan menyaksikan gelombang perubahan ini tidak bisa dibendung," ujarnya.