Bisakah Rakyat Menghukum Parpol Pro UU Cipta Kerja?

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin meminta masyarakat tak pilih lagi parpol pendukung omnibus law UU Cipta Kerja jika kecewa dengan keputusan DPR dan pemerintah.

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai, pernyataan Azis Syamsuddin tidak berdampak kepada rakyat. Sebab, rakyat mudah lupa dengan perilaku buruk para politikus ketika disogok jelang hari pencoblosan.

"Hari ini benci, esok sudah berubah lagi. Preferensi politik rakyat tidak ditentukan jauh hari, tidak pula karena kinerja dewan, tapi ditentukan sesaat jelang pencoblosan. Dan rakyat memilih calon yang sering bawa sembako, bukan visi misi," tutur Adi, Rabu (7/10).

UU Cipta Kerja yang kontroversi akhirnya disahkan dalam paripurna Senin (5/10). PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PAN dan PPP mendukung pengesahan. Sementara Demokrat dan PKS tegas menolak.

Menurut Adi, amarah rakyat yang menolak UU Cipta Kerja saat ini cuma sesaat. Sebulan ke depan rakyat sudah lupa, mana parpol yang pro UU Ciptaker dan yang kontra. Sehingga dia yakin, tak akan berdampak pada perolehan suara di pemilu.

"Pemilih kita enggak ideologis. Enggak pernah menghukum partai yang programnya dinilai tak pro rakyat," ucapnya.

Adi mengatakan, rakyat hanya ingat siapa yang datang memberi sesuatu yang konkret jelang pencoblosan. Menurutnya, hal tersebut adalah potret pemilih di Indonesia.

"Mereka (rakyat) hanya mikir bagaimana bisa hidup besok dan seterusnya. Ini efek pendidikan politik kita yang lemah, rakyat gampang lupa kelakuan elitnya," ucap dia.

Harus Dihukum

Sementara, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menyebut, apa yang dikatakan Azis Syamsuddin dan parpol pro UU Cipta Kerja hanyalah drama. Mereka tidak pantas jadi wakil rakyat.

"Semua itu drama. Mereka tak pantas jadi wakil rakyat. Wakil rakyat harusnya bekerja untuk rakyat. Bukan untuk yang lainnya," ujar Ujang.

Ujang menambahkan, baiknya masyarakat tidak memilih partai politik yang pro UU Cipta Kerja. Menurutnya, rakyat bisa menghukum wakilnya di Parlemen.

"Parpol-parpol yang mendukung UU Ciptaker sejatinya jangan dipilih lagi. Hukuman wakil rakyat yang mengkhianati rakyat jangan dipilih lagi. Kalau di luar negeri dimasukkan ke tong sampah," terang dia.

Kalau Tak Percaya Jangan Dipilih

Diberitakan, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menanggapi respons penolakan masyarakat terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja yang baru disahkan.

Azis mengatakan, jika masyarakat tidak lagi percaya DPR, tidak perlu memilih partai atau anggota DPR yang saat ini menduduki kursi di Senayan pada Pemilu berikutnya. Bahkan, Pilkada pun tidak perlu memilih pasangan calon yang diusung partai yang mengesahkan UU Cipta Kerja.

"Kalau nanti tidak percaya nanti pada saat pemilu tidak dipilih. Nanti pada saat Pilkada untuk tidak memilih partai-partai itu," ujar Azis di Jakarta, Selasa (6/10).

Namun, menurutnya, anggota DPR atau partai itu akan tetap melanggeng ke Senayan selama masyarakat itu memilih mereka kembali di Pemilu 2024. Azis serahkan pilihan itu kepada masyarakat.

"Sepanjang rakyatnya memilih di tahun 2024 dia akan masuk lagi di dalam parlemen threshold kan begitu. Yang menilai itu masyarakat," kata politikus Golkar ini.