Biaya politik besar, anggota DPRD OKU ramai-ramai gadaikan SK

Merdeka.com - Ulah anggota legislatif memang tidak ada habisnya. Setelah banyak tersangkut masalah korupsi, tidur saat rapat, bolos rapat, kini mereka ramai-ramai menggadaikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan selaku anggota dewan.

Sebanyak 35 anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan terpilih pada Pemilu Legislatif 9 April lalu, ramai-ramai menggadaikan SK pengangkatan mereka ke Bank SumselBabel dan Bank Sumsel Syariah.

Informasi dihimpun dari sejumlah anggota DPRD Ogan Komering Ulu (OKU) di Baturaja, Minggu, menyebutkan sebagian besar wakil rakyat di daerah itu pascadilantik langsung berlomba-lomba menggadaikan SK-nya. Mereka gadaikan SK demi mendapatkan pinjaman dari bank maksimal Rp 550 juta.

"Nilai uang gadaian SK yang mereka terima dari bank tersebut bervariasi antara Rp200 juta sampai Rp550 juta," ungkap salah seorang anggota dewan yang enggan disebutkan namanya itu, dikutip dari antara, Minggu (21/9).

Menurut sumber antara ini, kebiasaan menggadaikan SK sudah dilakukan anggota DPRD OKU sebelumnya. Dia yakin, sudah tidak ada lagi anggota DPRD OKU yang bersih dari hutang di bank.

"Artinya saat ini sudah tidak ada lagi wakil rakyat di OKU yang akan menerima gaji penuh," katanya.

Menanggapi hal itu, anggota DPRD OKU dari Partai Demokrat, Yopi Sahrudin mengakui bahwa saat ini sebagian besar rekan duduk di dewan telah menggadaikan SK nya ke Bank SumselBabel dan Bank Sumsel Syahriah. "Nilai gadaian SK bervariasi, namun maksimal hanya boleh meminjam sebesar Rp550 juta," kata Yopi.

Kendati demikian, kata dia, kondisi itu sama sekali tidak akan membuat kinerja wakil rakyat di daerah tersebut akan merosot. "Buktinya, saya pribadi tetap rajin ngantor dan menampung aspirasi warga meskipun gaji sudah tidak penuh lagi diterima," ujarnya.

Menurut Yopi, soal kinerja dewan yang malas atau rajin tersebut sepenuhnya dikembalikan ke pribadi masing-masing. "Bagi yang sadar bahwa bekerja itu adalah ibadah, maka apapun kondisinya mereka akan tetap rajin bekerja," katanya.

Sementara soal menggadaikan SK, hal itu sudah lumrah dan dilakukan hampir seluruh wakil rakyat di Indonesia. Dia beralasan, kegiatan politik yang besar membuat para legislator daerah menggadaikan SK mereka.

"Pengeluaran kegiatan politik itukan besar. Jadi wajar saja kalau kami menggadaikan SK. Yang penting kinerja selama lima tahun kedepan tetap maksimal," pungkasnya.