Merdeka.com - Sebuah pesan singkat yang berisikan larangan bakal calon presiden NasDem Anies Baswedan melakukan kegiatan politik di Masjid Al-Akbar beredar. Pesan tersebut berasal dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Timur (Bawaslu Jatim).

"Surat Bawaslu Jatim 123/PM.00.02/K.JI-38/03/2023 Tgl 13 Maret 2023 Melarang Masjid Al-Akbar untuk politik Anies Baswedan yang melanggar aturan Pemilu," tulis pesan singkat tersebut, yang diterima merdeka.com.

Menanggapi hal itu, Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengaku jika pihaknya baru mendengar informasi perihal beredarnya pesan singkat tersebut. Namun, dia menilai hal itu upaya pencegahan dari Bawaslu Jatim agar tidak terjadi pelanggaran atau upaya kampanye terselubung.

"Itu sesungguhnya saya baru dapat informasi kemarin, tapi ini adalah upaya pencegahan yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu di Jatim," kata Lolly, saat ditemui dalam acara Bincang-bincang Bawaslu dengan partai politik peserta Pemilu 2024, di Jakarta, Sabtu (18/3).

Kendati demikian, dia menyebut bahwa pencegahan itu tak hanya dilakukan kepada Anies Baswedan. Tetapi, terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggara pemilu 2024.

"Jadi sebenernya SMS itu tidak hanya ditujukan kepada Anies tetapi sesungguhnya kepada seluruh teman-teman yang dalam konteks ini kemudian mulai aktif menyuarakan soal apa yah, mempublikasi diri, nah itu sebenarnya upaya pencegahan yang dilakukan oleh teman-teman di Jawa Timur," paparnya.

Jika imbauan tersebut tak dihiraukan, Lolly mengatakan, kemungkinan ada penindakan yang didasari syarat formil yang terpenuhi.

"Formilnya terpenuhi atau tidak, materiilnya terpenuhi atau tidak, nah itu kita menggunakan mekanisme penanganan pelanggaran," tegas Lolly.

Sebagai informasi, Anies Baswedan mengunjungi sejumlah daerah di Jawa Timur mulai hari Jumat (17/3). Dia bakal menemui masyarakat untuk menyerap aspirasi jelang Pilpres 2024.

Alasan Bawaslu Peringatkan Anies

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menilai, jika Anies Baswedan terkesan aktif di berbagai daerah. Namun, apakah melakukan pelanggaran atau tidak, dia menyebut pihaknya belum bisa memastikan.

Sebab, hingga kini belum terlihat calon yang definitif di 2024. Sehingga, Bawaslu hanya bisa memberikan peringatan.

"Keaktifan sudah sahabat-sahabat lihat juga kan, kemudian apakah itu melakukan pelanggaran atau tidak, nah dalam konteks ini, karena memang pesertanya belum ada yang definitif, maka Bawaslu tidak bisa terlalu jauh tetapi yang bisa dilakukan Bawaslu adalah mengingatkan," kata Lolly.

Dia pun mengaku, hingga tanggal 7 Febuari 2023, telah mengeluarkan sebanyak 9.000 surat imbauan kepada berbagai pihak termasuk partai politik. Surat tersebut, untuk memastikan agar mereka kooperatif dan menjaga kondusivitas. [bal]

Baca juga:
Sentil Anies, Ketua MPR Beri Tahu Cara Ubah Konstitusi yang Rumit
Heboh Anies Ungkap Ada Menko Mau Ubah Konstitusi
Anies: Jawa Timur jadi Titik Awal Semangat Keadilan Sosial
Heboh Anies Ungkap Menko Mau Ubah Konstitusi, Ini Profil 4 Menko Jokowi
Golkar soal Anies Ungkap Ada Menko Ingin Ubah Konstitusi: Dia Berlebihan dan Cemas