Bamsoet Klaim Didukung 367 DPD, Loyalis Nilai Kader Objektif Lihat Golkar

Selasa, 19 November 2019 17:41 Reporter : Eko Prasetya
Bamsoet Klaim Didukung 367 DPD, Loyalis Nilai Kader Objektif Lihat Golkar Bambang Soesatyo deklarasi jadi calon ketua umum Golkar. ©Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Wakil Korbid Pratama Golkar Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengklaim telah didukung oleh 367 DPD II untuk menjadi ketua umum. Namun, Bamsoet masih melihat situasi internal.

Menanggapi itu, Ketua Bidang Kebudayaan Daerah DPP Partai Golkar Ulla Nur Rahmawaty menilai dukungan terhadap Bamsoet diyakini pilihan objektif kader setelah melihat kondisi Golkar saat ini.

"Partai ini milik kader, mereka adanya di DPD I dan DPD II. Mereka objektif melihat partai, apa yang mereka rasakan selama ini, nyaman atau tidak. Kalau tidak nyaman, mereka berhak mengatur rumahnya sendiri," kata Ulla di Jakarta, Selasa (19/11).

Ulla menilai dukungan DPD II kepada Bamsoet cukup kuat. Meski demikian, konsolidasi tetap dilakukan agar peta suara tidak berubah hingga pemilihan ketua umum saat Munas, Desember nanti.

"Kami optimis karena jumlah yang mendukung Pak Bambang sudah 50 persen plus satu, itu berarti cukup kuat," ujar loyalis Bamsoet itu.

1 dari 1 halaman

Kader Dianggap Tak Merasakan Perkembangan Positif

Terkait dukungan DPD I kepada Airlangga Hartarto yang disampaikan saat Rapimnas lalu, menurut Ulla, sah-sah saja. Tetapi, dia berharap DPD I juga objektif melihat Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga.

"Kader tidak merasakan perkembangan positif Golkar. Jumlah suara turun. Apa yang bisa dikatakan berhasil? Kalau dalam politik kan ukuran sukses itu suara. Kalau Pak Airlangga sukses di kementerian, itu berbeda," kata Ulla.

Pada Pileg 2019, suara Partai Golkar berada di peringkat tiga dengan perolehan 17.229.789 suara atau 12,31 persen. Di atasnya ada Partai Gerindra dan PDIP. Padahal saat Pileg 2014, Golkar berhasil meraih 18.432.312 suara atau 14,75 persen.

Beberapa waktu lalu, 141 pengurus DPP Golkar menyatakan mosi tidak percaya kepada Airlangga Hartarto yang dinilai gagal mengelola kebesaran Partai Golkar. Airlangga dinilai bukan saja tak mampu menjaga suara partai, melainkan juga tak mampu menjaga moral dan etika kepartaian.

"Sejak 2018 hingga kini, tidak ada inisiatif dari Ketua Umum untuk melaksanakan Rapimnas. Ini bertentangan dengan Anggaran Dasar Pasal 32 Ayat 4 C yang menyatakan Rapimnas dilaksanakan sekurang-kurangnya dalam waktu setahun oleh DPP," tutur Pengurus Pleno DPP Partai Golkar, Sirajuddin Abdul Wahab. [eko]

Baca juga:
Fahmi Idris Tak Setuju Ketum Golkar Dipilih Aklamasi di Munas
Bamsoet Sudah Dapat Ketua MPR, Kok Airlangga Dibilang Langgar Kesepakatan?
Golkar Sebut Ketum Parpol Jabatan Sosial, Tak Masalah Rangkap Jadi Menteri
Golkar Disebut Disetir Pihak Luar, Kubu Airlangga Tegaskan 'Kami Entitas Mandiri'
Aklamasi Dinilai Cuma Untungkan DPD I Golkar, DPD II Bakal Gigit Jari
Pontjo Sutowo Panggil Dua Calon Ketum Golkar

Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini