Bahas RUU KUHP, DPR Bakal Undang Masyarakat Sipil

Rabu, 6 November 2019 09:16 Reporter : Ahda Bayhaqi
Bahas RUU KUHP, DPR Bakal Undang Masyarakat Sipil Anggota Badan Legislasi DPR Arsul Sani. ©Liputan6.com/Delvira Hutabarat

Merdeka.com - Komisi III DPR mewacanakan mengundang koalisi masyarakat sipil dan pihak-pihak yang mengkritik RUU KUHP. Hal itu dimaksudkan untuk menerima masukan sebagai sosialisasi RUU KUHP.

Anggota Komisi III Arsul Sani mengatakan, wacana tersebut sudah dibicarakan dalam tingkat informal di komisi.

"Ini bukan berarti kita ngomong doang. Bisa bentuknya FGD, diskusi publik, rapat dengar pendapat, mengundang mereka ke DPR," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11).

Sekjen PPP itu menyebut, masukan dari masyarakat sipil tidak bakal mengubah subtansi pasal per pasal. Melainkan, untuk menambah penjelasan pasal agar tak menjadi pasal karet.

Dia juga menolak jika masukan masyarakat sipil meminta untuk menghapus pasal yang dianggap bermasalah. Ketimbang, memberikan alternatif rumusan penjelasan terhadap pasal terkait.

"Kalau minta hapus, sorry tidak bisa karena itu menyangkut politik hukum," terangnya.

Tidak cuma masyarakat sipil, Arsul menjelaskan, polisi dan kejaksaan bakal diundang DPR selaku pelaksana UU. Dia mengatakan, kemungkinan dapat dilakukan simulasi pasal bersama-sama.

"Ketika nanti kita bertemu dengan masyarakat sipil, kita undang polisi dan jaksa juga. Simulasi bareng bareng," ujarnya.

Komisi III masih atur jadwal kapan bakal mengundang masyarakat sipil untuk menerima masukan. Kata Arsul, masih menunggu Prolegnas disahkan oleh DPR. Arsul yakin pembahasan RUU KUHP kali ini akan dilakukan dengan cepat dan segera.

"Nanti dibicarakan di komisi. Sosialisasi selesai di Desember. Masa dua bulan tidak cukup," tutupnya. [fik]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini