Bahas remisi koruptor, Komisi III rapat dengan Menkum HAM besok

Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berniat merevisi Peraturan PP 99/2012 mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan terkait syarat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat (PB). Banyak yang beranggapan, niat Menkum HAM tersebut berpotensi memberikan keringanan bagi terpidana korupsi.

Oleh karena itu, Komisi III DPR akan membahas hal ini dengan Menkum HAM besok.

"Kami berharap yang diberi remisi itu dilihat dulu kasusnya. Jangan yang memperkaya dirinya terus diberi remisi. Besok kita akan rapat dengan Menkum HAM, nanti kami sampaikan," kata Anggota Komisi III DPR, Patrice Rio Capella, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/3).

Sekjen Partai Nasdem ini mengerti alasan Menkum HAM memberikan remisi karena faktor Hak Asasi Manusia. Namun, pemberian remisi harus disesuaikan dengan apa yang telah dilakukan oleh narapidana, jika merugikan negara maka narapidana tak patut mendapatkan remisi.

"Alasan Menkum HAM itu bahwa semua orang sama di depan hukum. Tapi tidak serta merta dapat disamakan," katanya.