Merdeka.com - Calon Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan angka putus sekolah setingkat SMA di Jakarta mencapai 65 persen. Angka ini dinilai ini sangat besar untuk daerah sekelas ibu kota negara.

"Mayoritas kasus putus sekolah yaitu karena jarak rumah ke sekolah. Kenapa jarak itu penting, karena mahal biayanya," kata Anies saat ditemui di Kampung Melayu Kecil, Bukit Duri, Jakarta Selatan, Selasa (15/11).

Mantan Menteri Pendidikan itu mengaku menumbuhkan minat anak putus sekolah untuk kembali ke sekolah sangatlah sulit. Hal memungkinkan adalah mengajak anak-anak putus sekolah untuk kursus keahlian sesuai bakat dan minat.

"Melihat pengalaman saya di Kemendikbud, mengembalikan anak putus sekolah itu (kembali ke bangku sekolah) tidak gampang. Kalau mengantar mereka kursus itu memungkinkan," jelas Anies.

Untuk itu, jika terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 15 Februari mendatang, Anies berencana untuk juga membagikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) plus pada mereka putus sekolah. Dana bantuan nontunai itu kata Anies bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang mau kembali sekolah baik itu sekolah paket di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) atau tempat kursus keahlian.

Adapun penyaluran dana tersebut rencananya akan dilakukan setiap semester sebagaimana dengan pemilik KJP Plus tengah bersekolah. "Pencairannya per semester. Mereka mengambil bulan apa, tapi supaya pencairannya masa kebutuhan yang tinggi. Pengalaman kita, ketika tidak dicairkan di bulan-bulan yang tinggi. Nanti pengawasannya tidak optimal," sambung Anies.

Meski demikian, pencairan dana KJP Plus dan KIP diakui Anies akan ada perlakuan khusus. Mengingat untuk anak putus sekolah yang mengikuti kursus keterampilan pembayarannya disesuaikan dengan program. "Kalau kursus enggak bisa perbulan, tergantung keperluannya. Kalau mereka butuh kursus, saat itu mereka cairkan," ujar Anies.

Ditambahkan Anies, penerima KJP Plus dan KIP dapat digunakan bagi mereka yang putus sekolah hingga usia maksimal 21 tahun.

Sementara untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP), kata Anies, akan diberikan bantuan sejumlah dana secara tunai di waktu tertentu. Nantinya, KJP plus dan KIP akan diberikan setiap pergantian semester.

"Jadi mereka tidak bisa ambil uang begitu saja, karena uangnya akan dikirim setahun dua kali, dikirm disaat-saat yang dibutuhkan saja," ujar Anies.

Dalam rangka pengawasan pemanfaatan dua program tersebut, Anies juga akan melibatkan sejumlah pihak. Tak hanya pemerintah, tetapi juga menggaet perbankan, lembaga swadaya, komunitas hingga yayasan pendidikan.

Misalnya pada pengawasan KJP Plus untuk anak putus sekolah. Dana bantuan dari KJP hanya bisa dibelanjakan untuk kebutuhan sekolah dan pembayaran sekolah paket atau di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) yang bekerjasama. Itu pun berlaku di lembaga-lembaga kursus tempat anak yang putus sekolah mengasah bakat dan minatnya.

"Ketika mereka menggunakan untuk kursus maka mereka bukan cash yang diambil, tapi ke bimbel kursusnya, jadi tempat belajar itulah yang secara khusus akan menagih kepada siswanya atau menagih pada Pemda. Jadi biaya kursusnya akan dibayarkan sama pemerintah," papar Anies.

"Jadi mereka menggunakan kartu itu supaya bisa kursus nanti lembaga kursusnya diberikan kepada yang berhak.bagi anak-anak putus sekolah," tambahnya Anies.

Anies menambahkan, kemungkinan penyalahgunaan dana tunai itu memang selalu ada. Namun hal itu tidak terlalu dipermasalahkan. Sebab, yang terpenting saat ini baginya adalah dana tersebut diterima oleh mereka yang memang berhak mendapatnya.

"Angkanya berapa sih? Itulah kita seakan-akan membayangkan angka berapa. Rp. 450.000/ anak. Saya sudah pernah berbicara kepada aparat pengawasan di sana. Saya katakan ini diberikan kepada rakyat miskin.yang mereka terima dalam kondisi miskin, dan untuk pendidikan, mereka kita berikan di masa periode sedang membutuhkan," terangnya.