Anggaran Pemilu Bengkak Gara-Gara Honor Sampai Kantor, Komisi II Minta KPU Berhemat

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengungkap, anggaran Pemilu 2024 membengkak kurang lebih empat kali lipat dari 2019 karena tiga hal. Pertama, honor petugas Pemilu, infrastruktur kantor, hingga operasional kendaraan. Usulan KPU, anggaran Pemilu 2024 mencapai Rp86 triliun.

"Yang sekarang lompatannya hampir 4 kali lipat," ujar Guspardi ketika dihubungi, Jumat (17/9).

Guspardi mengatakan, KPU mengusulkan Rp3,2 triliun untuk kantor. Sebab di daerah banyak kantor KPU yang menyewa dan masih meminjam. Guspardi menilai, seharusnya KPU tidak memanfaatkan momen 2024 untuk mengusulkan anggaran tersebut. KPU bisa minta difasilitasi Menteri Dalam Negeri untuk dibantu ke kepala daerah untuk meminjamkan gedung untuk KPU di kabupaten/kota atau provinsi.

"Artinya apa? Masalah infrastruktur atau pengadaan kantor bisa difasilitasi Mendagri sebagai pembina kepala daerah kabupaten/kota dan provinsi. Tidak memanfaatkan momen pileg akhirnya jadi jumbo," ujar politikus PAN ini.

Honor penyelenggara Pemilu yang naik dari Rp500 ribu menjadi angka upah minimum yang kisaranya bisa mencapai Rp2-3,5 juta. Belum lagi, anggaran honor penyelenggara ini memakan jatah 70 persen dari keseluruhan.

Item berikutnya yang membuat anggaran membesar adalah biaya operasional mobil yang nilainya mencapai Rp2,87 triliun.

Menurut Guspardi, seharusnya KPU bisa melakukan penghematan. Ia juga mengingatkan saat ini kondisi ekonomi nasional sedang tidak baik karena dampak pandemi Covid-19.

"Jadi penghematan-penghematan bisa dilakukan," kata Guspardi.

"Harusnya perencanaan anggaran ini harus berbasis pandemi Covid dan ekonomi kita yang sedang, akibat pandemi covid ekonomi kita lagi tidak baik," pungkasnya.

Meski begitu, anggaran Rp86 triliun yang diajukan KPU untuk Pemilu 2024 masih berupa usulan. Belum ada keputusan apapun dan masih bisa dikaji dan dibahas kembali.