Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Alim Ulama beri 10 rekomendasi ke DPP PPP, salah satunya cegah politik uang

Alim Ulama beri 10 rekomendasi ke DPP PPP, salah satunya cegah politik uang Romahurmuziy di Munas Alim Ulama PPP. ©2018 Merdeka.com/Dian Ade Permana

Merdeka.com - Munas Alim Ulama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menghasilkan 10 rekomendasi yang harus dijalankan oleh pengurus DPP. Ketua Umum PPP M Rommahurmuziy membacakan 10 rekomendasi tersebut dalam acara puncak peringatan Hari Lahir PPP ke 45.

Rekomendasi pertama, meneguhkan komitmen bahwa Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah final. Kedua, forum Munas mengamanatkan PPP agar mengawal pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla hingga akhir masa jabatannya.

"Ketiga, komitmen untuk terus mengawal pemerintahan yang terpilih dengan sah," kata Romi sapaan Rommahurmuziy di Hotel UTC, Semarang, Jakarta, Sabtu (14/4).

Kemudian, kata Romi, para ulama meminta pemerintah memberikan perhatian lebih kepada pendidikan agama, madrasah dan pondok pesantren baik negeri maupun swasta.

PPP juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap munculnya gerakan-gerakan radikalisme berbasis agama serta berperan aktif memerangi ujaran kebencian dan hoaks.

"Meminta perhatian lebih pemerintah untuk pendidikan agama, madrasah, dan ponpes yang berjumlah 72 ribu di mana 92 persennya adalah swasta," terangnya.

Romi melanjutkan, rekomendasi ke-6 adalah mendorong dilanjutkannya redistribusi aset yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat miskin.

Terkait kontestasi Pilkada dan Pemilu Serentak, Forum Munas mengamanatkan agar membantu mencegah praktik politik uang.

Rekomendasi ketujuh, PPP diminta membantu aparat penegak hukum memberantas korupsi di Indonesia. Poin kedelapan, para ulama meminta PPP terus berkontribusi mewujudkan perdamaian dunia.

"Kesembilan, menguatkan institusi pemberantasan korupsi," paparnya.

Romi melanjutkan, rekomendasi terakhir terkait kriteria cawapres bagi Jokowi. Rekomendasi khusus cawapres ini dibagi lagi menjadi 5 poin. Di antaranya, Terpenuhi syarat menurut Islam, memiliki kompetensi dan integritas yang aspiratif, santun, santri berilmu dan berjiwa ulama.

Kriteria berikutnya, cawapres Jokowi harus peduli dengan rakyat. Terakhir, Jokowi disarankan menggaet cawapres dari berasal dari generasi muda.

"Muda dan milenial agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan generasi," ujar Romi.

(mdk/rzk)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sudirman Said Tanggapi Putusan DKPP: Bangsa Ini Menunggu Kepekaan Moral Presiden Jokowi

Sudirman Said Tanggapi Putusan DKPP: Bangsa Ini Menunggu Kepekaan Moral Presiden Jokowi

Menurut Sudirman, seluruh elemen bangsa di tanah air tengah menunggu sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Istana Minta Keluarnya Maruarar Sirait dari PDIP Tak Dikaitkan dengan Jokowi

Istana Minta Keluarnya Maruarar Sirait dari PDIP Tak Dikaitkan dengan Jokowi

Maruarar memutuskan keluar dari PDIP dan memilih sejalan dengan arah politik Jokowi.

Baca Selengkapnya
Kritik Jokowi, Ketua BEM KM UGM Pastikan Tidak Ada Muatan Politik Praktis

Kritik Jokowi, Ketua BEM KM UGM Pastikan Tidak Ada Muatan Politik Praktis

BEM KM UGM telah membuat kajian setebal 300 halaman yang berisikan isu-isu komprehensif.

Baca Selengkapnya
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres

Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres

Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.

Baca Selengkapnya
Puan soal Ramai Petisi Akademisi Kritik Jokowi: Biarlah Rakyat yang Menilai

Puan soal Ramai Petisi Akademisi Kritik Jokowi: Biarlah Rakyat yang Menilai

Ramai akademisi mengeluarkan petisi untuk Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Survei Pilpres Terbaru Indikator: 38,8% Anggota Aktif NU di Jatim Dukung Capres Pilihan Jokowi

Survei Pilpres Terbaru Indikator: 38,8% Anggota Aktif NU di Jatim Dukung Capres Pilihan Jokowi

Survei Indikator merilis Warga Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa Timur cenderung mendukung Capres-Cawapres pilihan Jokowi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan

Jokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya