Alim Ulama beri 10 rekomendasi ke DPP PPP, salah satunya cegah politik uang
Merdeka.com - Munas Alim Ulama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menghasilkan 10 rekomendasi yang harus dijalankan oleh pengurus DPP. Ketua Umum PPP M Rommahurmuziy membacakan 10 rekomendasi tersebut dalam acara puncak peringatan Hari Lahir PPP ke 45.
Rekomendasi pertama, meneguhkan komitmen bahwa Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah final. Kedua, forum Munas mengamanatkan PPP agar mengawal pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla hingga akhir masa jabatannya.
"Ketiga, komitmen untuk terus mengawal pemerintahan yang terpilih dengan sah," kata Romi sapaan Rommahurmuziy di Hotel UTC, Semarang, Jakarta, Sabtu (14/4).
Kemudian, kata Romi, para ulama meminta pemerintah memberikan perhatian lebih kepada pendidikan agama, madrasah dan pondok pesantren baik negeri maupun swasta.
PPP juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap munculnya gerakan-gerakan radikalisme berbasis agama serta berperan aktif memerangi ujaran kebencian dan hoaks.
"Meminta perhatian lebih pemerintah untuk pendidikan agama, madrasah, dan ponpes yang berjumlah 72 ribu di mana 92 persennya adalah swasta," terangnya.
Romi melanjutkan, rekomendasi ke-6 adalah mendorong dilanjutkannya redistribusi aset yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat miskin.
Terkait kontestasi Pilkada dan Pemilu Serentak, Forum Munas mengamanatkan agar membantu mencegah praktik politik uang.
Rekomendasi ketujuh, PPP diminta membantu aparat penegak hukum memberantas korupsi di Indonesia. Poin kedelapan, para ulama meminta PPP terus berkontribusi mewujudkan perdamaian dunia.
"Kesembilan, menguatkan institusi pemberantasan korupsi," paparnya.
Romi melanjutkan, rekomendasi terakhir terkait kriteria cawapres bagi Jokowi. Rekomendasi khusus cawapres ini dibagi lagi menjadi 5 poin. Di antaranya, Terpenuhi syarat menurut Islam, memiliki kompetensi dan integritas yang aspiratif, santun, santri berilmu dan berjiwa ulama.
Kriteria berikutnya, cawapres Jokowi harus peduli dengan rakyat. Terakhir, Jokowi disarankan menggaet cawapres dari berasal dari generasi muda.
"Muda dan milenial agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan generasi," ujar Romi.
(mdk/rzk)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sudirman Said Tanggapi Putusan DKPP: Bangsa Ini Menunggu Kepekaan Moral Presiden Jokowi
Menurut Sudirman, seluruh elemen bangsa di tanah air tengah menunggu sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas hal tersebut.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Istana Minta Keluarnya Maruarar Sirait dari PDIP Tak Dikaitkan dengan Jokowi
Maruarar memutuskan keluar dari PDIP dan memilih sejalan dengan arah politik Jokowi.
Baca SelengkapnyaKritik Jokowi, Ketua BEM KM UGM Pastikan Tidak Ada Muatan Politik Praktis
BEM KM UGM telah membuat kajian setebal 300 halaman yang berisikan isu-isu komprehensif.
Baca SelengkapnyaJokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres
Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca SelengkapnyaPuan soal Ramai Petisi Akademisi Kritik Jokowi: Biarlah Rakyat yang Menilai
Ramai akademisi mengeluarkan petisi untuk Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaSurvei Pilpres Terbaru Indikator: 38,8% Anggota Aktif NU di Jatim Dukung Capres Pilihan Jokowi
Survei Indikator merilis Warga Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa Timur cenderung mendukung Capres-Cawapres pilihan Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya