Alim Ulama beri 10 rekomendasi ke DPP PPP, salah satunya cegah politik uang

Merdeka.com - Munas Alim Ulama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menghasilkan 10 rekomendasi yang harus dijalankan oleh pengurus DPP. Ketua Umum PPP M Rommahurmuziy membacakan 10 rekomendasi tersebut dalam acara puncak peringatan Hari Lahir PPP ke 45.

Rekomendasi pertama, meneguhkan komitmen bahwa Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah final. Kedua, forum Munas mengamanatkan PPP agar mengawal pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla hingga akhir masa jabatannya.

"Ketiga, komitmen untuk terus mengawal pemerintahan yang terpilih dengan sah," kata Romi sapaan Rommahurmuziy di Hotel UTC, Semarang, Jakarta, Sabtu (14/4).

Kemudian, kata Romi, para ulama meminta pemerintah memberikan perhatian lebih kepada pendidikan agama, madrasah dan pondok pesantren baik negeri maupun swasta.

PPP juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap munculnya gerakan-gerakan radikalisme berbasis agama serta berperan aktif memerangi ujaran kebencian dan hoaks.

"Meminta perhatian lebih pemerintah untuk pendidikan agama, madrasah, dan ponpes yang berjumlah 72 ribu di mana 92 persennya adalah swasta," terangnya.

Romi melanjutkan, rekomendasi ke-6 adalah mendorong dilanjutkannya redistribusi aset yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat miskin.

Terkait kontestasi Pilkada dan Pemilu Serentak, Forum Munas mengamanatkan agar membantu mencegah praktik politik uang.

Rekomendasi ketujuh, PPP diminta membantu aparat penegak hukum memberantas korupsi di Indonesia. Poin kedelapan, para ulama meminta PPP terus berkontribusi mewujudkan perdamaian dunia.

"Kesembilan, menguatkan institusi pemberantasan korupsi," paparnya.

Romi melanjutkan, rekomendasi terakhir terkait kriteria cawapres bagi Jokowi. Rekomendasi khusus cawapres ini dibagi lagi menjadi 5 poin. Di antaranya, Terpenuhi syarat menurut Islam, memiliki kompetensi dan integritas yang aspiratif, santun, santri berilmu dan berjiwa ulama.

Kriteria berikutnya, cawapres Jokowi harus peduli dengan rakyat. Terakhir, Jokowi disarankan menggaet cawapres dari berasal dari generasi muda.

"Muda dan milenial agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan generasi," ujar Romi. (mdk/rzk)