Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung menilai seharusnya Setya Novanto tidak memutuskan secara sepihak nama calon pengganti dirinya sebagai Ketua DPR. Mekanismenya harus dibicarakan di Fraksi Golkar DPR lebih dahulu.

"Saya juga minta ini suara anggota dewan didengar karena mereka sedikit banyak mengetahui kiprah anggota dewan yang lain dari Partai Golkar. Dari situ mereka bisa memberikan penilaian siapa yang paling cocok," ujar Akbar di Hotel Manhattan, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (10/12).

Mantan ketua DPR itu heran mengapa dalam surat tidak ada nama Idrus Marham sebagai Plt dalam pengesahan surat. Mekanisme itu disebut telah menyalahi ketentuan.

"Kenapa bukan Idrus kalau memang betul-betul dia sudah ditetapkan sebagai Plt? Ya seharusnya menandatangani ya Plt nya Idrus itu," kata dia.

Selain itu, ia juga tidak paham mengapa dilakukan terburu-buru. Padahal posisi ketua umum saja belum diganti. Seharusnya, pemilihan ketua DPR setelah munaslub keluar dengan nama ketua umum baru.

"Ya harusnya selesaikan munaslub, siapa yang jadi ketua umum. Nah keputusan baru ini akan ditentukan siapa yang jadi ketua DPR," tukas Akbar.

Sebelumnya, Ketua DPD I Partai Golkar NTT Melki Laka Lena mengungkapkan Setya Novanto telah mengirimkan surat pengunduran diri sebagai ketua DPR sejak 4 Desember lalu. Sebagai pengganti Setnov secara langsung menunjuk Aziz Syamsuddin.