Airlangga: Golkar akan Dorong Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

Merdeka.com - Ketua umum partai Golkar Airlangga Hartarto mengakui masih ada kekurangan dalam tubuh Golkar periode saat ini. Hal itu disampaikan dalam deklarasi ormas pendiri Golkar, Kosgoro, yang dihadiri Wapres dan politikus senior Golkar, Jusuf Kalla.

Dalam pidatonya, Airlangga mengaku dibisiki JK bahwa Golkar selama satu periode memiliki lima ketua umum. Hal itu membuat kaderisasi partai tidak berjalan. Sedangkan, Airlangga yang menjadi ketua umum di tahun akhir hanya bisa menjalankan tugas untuk memenangkan Pemilu 2019.

"Pak Wapres (Jusuf Kalla) berbisik kita sudah 5 ketum dalam 1 periode. Sehingga kaderisasi belum bisa berjalan, sehingga satu tahun terakhir kita langsung pemenangan pemilu. Dan struktur organisasinya bukan dalam struktur normal," ujarnya di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (31/7).

Airlangga berharap Golkar lima tahun berikutnya berjalan normal dan bisa melakukan kaderisasi bertingkat. Dari tingkat kabupaten kota, provinsi, sampai nasional.

Selain itu, dia punya pandangan, Golkar perlu kelembagaan saksi Pemilu. Airlangga mengakui saksi selalu menjadi hambatan dan tantangan.

"Sehingga kita bisa manfaatkan untuk Pilkada 2020, kemudian kegiatan termasuk pileg ke depan," ucapnya.

Menperin itu memiliki agenda politik terkait undang-undang memisahkan pemilu presiden dan pemilu legislatif. Golkar, kata Airlangga, akan mendorong sistem pemilu menjadi proporsional tertutup.

"Kita akan mengutamakan pengesahan pemilu presiden dan pemilu legislatif dalam UU pemilu, sistem pemilu yang sekarang terbuka, mungkin sebagian kita dorong untuk sistem proporsional tertutup," ucapnya.

Sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka sempat menjadi perdebatan dalam revisi UU Pemilu tahun 2016 lalu di DPR. Jika tertutup, maka calon legislatif yang berhak melenggang ke parlemen akan ditentukan oleh pejabat partai, bukan dari perolehan suara di surat suara.

Sementara proporsional terbuka, calon legislatif yang memiliki suara terbanyak, berhak duduk di parlemen. Pemilih bisa langsung menggunakan hak pilihnya kepada caleg.

Airlangga juga ingin melakukan evaluasi penyelenggaraan Pilkada serentak pada 2020-2022. Sebab, ada jangka waktu panjang antara masa jabatan habis dengan waktu pemilihan.

"Karena mungkin tidak pada tempatnya, waktu pemilu dan masa jabatan harus menunggu dua tahun. Jadi itu adalah beberapa pekerjaan rumah yang perlu kita laksanakan," ucapnya.

Golkar, menurut Airlangga, akan membentuk tim melakukan evaluasi tersebut. Dia mengatakan, bakal membahas bersama partai untuk melakukan revisi undang-undang tersebut.

"Nanti akan kita bahas dengan partai-partai lain termasuk partai koalisi, termasuk sistem proporsional yang terbuka mungkin kita harus ada kombinasi," kata dia.