Airlangga Diminta Jamin Majelis Etik Tidak Monopoli Bursa Caketum Golkar

Merdeka.com - Jelang Musyawarah Nasional (Munas) Golkar, Airlangga Hartanto menggagas Majelis Etik. Langkah tersebut dinilai bisa membawa persepsi negatif dari masyarakat terhadap partai berlambang beringin itu.

Pengamat politik Silvanus Alvin mengatakan, adanya Majelis Etik menjelang Munas Golkar tentu membuat internal partai berpersepsi buruk. Untuk itu, Airlangga harus menjelaskan maksud adanya badan tersebut.

"Pembentukan majelis etik itu bernuansa politis sekali, karena memang dibentuk jelang pemilihan ketua umum Golkar periode mendatang. Majelis Etik itu memang dibentuk pada Mei 2019, tapi saat itu tidak ada gejolak politik apa-apa. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, kenapa kegaduhan baru terjadi saat ini," katanya saat dihubungi, Senin (12/8).

Menurutnya, motif Airlangga membentuk Majelis Etik itu untuk menindak kader-kader Golkar yang melanggar, seperti korupsi, perlu diapresiasi. Namun, dia mengkhawatirkan, ada agenda lain di balik Majelis Etik itu.

"Seperti menghalangi keikutsertaan kandidat tertentu untuk masuk dalam bursa caketum Golkar," ujarnya.

Akademisi dari Universitas Bunda Mulia ini menyarankan Airlangga mengumpulkan internal Golkar untuk duduk bersama untuk membahas khusus tentang keberadaan Majelis Etik tersebut. Dia menilai, pengkajian ulang Majelis Etik perlu dilakukan.

"Bila sudah sejalan dengan AD/ART, maka kegaduhan tidak terjadi. Kegaduhan muncul karena ada sebuah proses yang tidak sejalan dengan aturan partai," tutupnya.