Merdeka.com - Pelantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Sosial dinilai tidak semata-mata kebutuhan pemerintah mengisi kekosongan di kabinet kerja setelah Idrus Marham mengundurkan diri. Pemilihan Agus menjadi Menteri Sosial dinilai tidak terlepas sebagai upaya meningkatkan elektoral Joko Widodo di Jawa Barat.

Peneliti dari Center for Strategic and International Study (CSIS), Arya Fernandez mengatakan, latar belakang Agus cukup disegani oleh masyarakat Jawa Barat. Apalagi pemilih terbesar saat Pilkada serentak 2018 lalu berada di bumi parahyangan itu. Sehingga, kata Arya, menjadi hal logis Partai Golkar menyodorkan nama Agus sebagai pengganti Idrus.

"Jawa Barat memang satu provinsi di mana Jokowi punya tantangan yang tidak mudah karena selisih antara Jokowi dan Prabowo sampai 20 persen pada pemilu sebelumnya jadi menempatkan orang yang punya asosiasi atau hubungan dengan Jawa Barat itu juga termasuk strategi," kata Arya Fernandez, dalam diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (25/8).

Dipilihnya Agus juga sebagai penyeimbang riak-riak di internal partai berlambang pohon Beringin itu. Airlangga, sebagai Ketua Umum menggantikan Setya Novanto dihadapkan dalam posisi yang menuntut realistis kondisi internal partai.

Sehingga, dia menilai, Airlangga memilih Agus, anak dari Ginandjar Kartasasmita sekaligus mantan anggota dewan pertimbangan presiden era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai kuda hitam. Apalagi saat ini Agus dipercaya sebagai bendahara tim kampanye nasional pasangan bakal calon Presiden-Wakil Presiden, Joko Widodo - Ma'ruf Amin.

"Pemilihan itu juga adalah strategi Airlangga untuk menjaga harmoni dengan faksi-faksi yang ada. Karena kalau akomodasi itu tidak diberikan itu akan membahayakan posisi Pak Airlangga apalagi dalam pemilihan kemarin itu sebenarnya aklamasi pertarungannya juga tidak seterbuka sebelumnya jadi untuk itu makanya Pak Airlangga dihadapkan situasi dimana dia harus memberikan akomodasi dan akomodasi itu salah satunya baik di pemerintahan, komisi di DPR karena kalau dia tidak memberikan itu bisa goyang," tukasnya.

Diketahui Idrus Marham mundur sebagai Menss lantaran tersandung dugaan korupsi proyek PLTU Riau I. Mantan Sekjen Golkar itu diduga menerima janji USD 1.5 juta dari pengerjaan proyek senilai USD 900 juta.

Sejauh ini, KPK sudah menetapkan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pengusaha Johanes B Kotjo selaku pemilik Blackgold Natural Resources Limited sebagai tersangka. Eni diduga menerima suap sebesar Rp 4,8 miliar dari Johanes secara bertahap. Proyek itu sendiri masuk dalam proyek 35 ribu Megawatt yang rencananya bakal digarap Blackgold, PT Samantaka Batubara, PT Pembangkit Jawa-Bali, PT PLN Batubara dan China Huadian Engineering Co. Ltd.

KPK sudah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus dugaan suap ini, di antaranya Menteri Sosial Idrus Marham, Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir, serta Direktur Utama PT Pembangkitan Jawa-Bali Investasi Gunawan Y Hariyanto. Kemudian Direktur Utama PT Pembangunan Jawa Bali (PJB) Iwan Agung Firstantara dan Direktur Utama PT Samantaka Batubara Rudi Herlambang.

Pemeriksaan terhadap mereka untuk mendalami kongkalikong PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) dengan petinggi PT PLN terkait penunjukan langsung perusahaan Blackgold, PT Samantaka Batubara, PT Pembangkit Jawa-Bali, PT PLN Batubara dan China Huadian Engineering Co. Ltd menjadi satu konsorsium yang menggarap proyek tersebut.

Apalagi, dari balik jeruji besi, Eni Saragih sempat mengungkap peran Sofyan Basir dan Kotjo sampai PT PJB menguasai 51 persen asset. Nilai asset itu memungkinkan PT PJB menunjuk langsung Blackgold sebagai mitranya.

Pada Januari 2018, PJB, PLN Batu Bara, BlackGold, Samantaka, dan Huadian menandatangani Letter of Intent (LoI) atau surat perjanjian bisnis yang secara hukum tak mengikat para pihak. LoI diteken untuk mendapatkan Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) atas PLTU Riau-1. Samantaka rencananya akan menjadi pemasok batu bara untuk PLTU Riau-1.