Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

8 DPD I Golkar sudah teken usulan Munaslub, sudah temui JK minta dukungan

8 DPD I Golkar sudah teken usulan Munaslub, sudah temui JK minta dukungan Wapres Jusuf Kalla. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Usulan Golkar mencari ketua umum baru melalui Munaslub makin terasa. Bahkan, sejumlah pengurus DPD I Golkar, pemilik suara di Munaslub telah bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk meminta pertimbangan.

Ketua DPD I Golkar Jawa Tengah, Wisnu Suhardono menegaskan, sejumlah DPD I sudah menyetujui diselenggarakannya Munaslub. Kunjungan ke JK yang juga mantan ketum Golkar untuk meminta saran.

"Kita yang menginisiasi pertemuan 8 Ketua DPD I Senin malam menghadap Pak JK. Kita akan menyampaikan surat kepada DPP yang ditanda tangani oleh paling tidak 23 DPD I," ujar Wisnu usai diskusi Partai Golkar Mencari Pemimpin Baru di markas Kosgoro, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (22/11).

Kemudian, dia menjelaskan, pada Senin (20/11) dua hari lalu delapan pimpinan DPD I telah menandatangani terselenggaranya Munaslub. DPD yang sudah menyepakati yakni Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Daerah Khusus Yogyakarta, Sulawesi Barat dan Bangka Belitung.

"Tapi waktu Senin malam itu baru 8 atau 9 yang isinya adalah meminta agar segera dilaksanakannya Munaslub untuk memilih Ketua Umum yang baru. Jawa Tengah, Jatim, Jabar, DKI, Banten, DIY, ada Sulbar dan Bangka Belitung. Hari ini sudah ada beberapa yang tanda tangan dan besok final," imbuh Wisnu.

"Paling tidak 2/3 (dari DPD) sudah tanda tangan kita sampaikan ke DPP. Dengan demikian sesuai dengan AD/ART dimana keputusan dari kita kemarin ditanda tangani oleh 2/3 lebih dari 34 DPD I dengan hasil pleno yang diselenggarakan tadi malam," tambahnya. Lebih lanjut, Wisnu membeberkan, nasihat Jusuf Kalla yang mana harus ada segera perbaikan di Partai Beringin itu terutama pada peningkatan elektabilitas. Sebab, Golkar telah mengusung Presiden Jokowi pada Pilpres 2019.

"Harus segara ada perbaikan. Nanti kalau kita sebagai pendukung pemerintah memenuhi syarat karena kita 14 persen. Tapi kalau kita penurunan dalam legislatif sehingga 7-8 persen kan menyulitkan pak Presiden yang diusung oleh kita pada periode yang akan datang karena di DPR kita tdk terlalu berperan, katakanlah 7-8 persen," jelasnya.

Sementara, pada Jumat mendatang, DPD I berencana mengirim surat kepada DPP untuk segera melaksanakan Munaslub. Kata dia, cukup 26 DPD I untuk bisa menyelenggarakan Musyawarah tersebut.

"Jumat Insya Allah. minimum 2/3 DPD (tanda tangan). Jadi maksimum kira-kira 26 yang sudah sepakat DPD I. Tidak lebih dari 26," ucapnya.

Selanjutnya, DPD I meminta DPP Golkar menggelar Munaslub pada akhir November. Dirinya berharap Munaslub tidak ditunda tunda karena mepet dengan masa partai Golkar harus fokus bekerja pada tahapan Pilkada 2018.

"Kita minta akhir November. Tentu kita ada negosisasi lah kita udah biasa 3, 4 hari sudah bisa menyelenggarakan kok. Ini kan ada waktu seminggu kalau Jumat surat masuk kan ada 5 hari. Okelah kalau ada mundur-mundur sedikit boleh. Karena kita berkejaran dalam Pilkada yang akan diselenggarakan bulan Juni. Minimum 23 sampai 26 DPD I sudah form minta Munaslub," tutup Wisnu.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jusuf Kalla Pastikan Munas Partai Golkar Tetap Digelar Desember

Jusuf Kalla Pastikan Munas Partai Golkar Tetap Digelar Desember

"Ya kan sudah jelas bahwa Golkar akan Munas pada Desember ya, bahwa ada calon, selama calon memenuhi syarat, dia kader Golkar," kata JK

Baca Selengkapnya
Jusuf Kalla: Ada Orang Dalam Undang Pihak Luar Kuasai Golkar, Mengkhianati Partai!

Jusuf Kalla: Ada Orang Dalam Undang Pihak Luar Kuasai Golkar, Mengkhianati Partai!

Internal Golkar kembali panas jelang Munas pemilihan ketua umum

Baca Selengkapnya
Ungkit Bagi-Bagi Bansos, JK Duga Ada Pengkondisian Suara Rakyat untuk Pemilu 2024

Ungkit Bagi-Bagi Bansos, JK Duga Ada Pengkondisian Suara Rakyat untuk Pemilu 2024

Jusuf Kalla atau JK menduga ada pengkondisian suara rakyat bila melihat hasil pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jusuf Kalla akan Bertemu Megawati, Idrus Marham Ingatkan Tak Bawa Nama Golkar

Jusuf Kalla akan Bertemu Megawati, Idrus Marham Ingatkan Tak Bawa Nama Golkar

Jusuf Kalla berencana untuk bertemu Megawati. Pertemuan itu akan turut membahas hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Golkar Tak Terganggu JK Dukung Anies, Konsisten Menangkan Prabowo-Gibran

Golkar Tak Terganggu JK Dukung Anies, Konsisten Menangkan Prabowo-Gibran

Jusuf Kalla (JK) menegaskan sikap politiknya mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies-Muhaimin di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Kabar Jokowi Mau Gabung Golkar, Jusuf Kalla Ingatkan Aturan Jadi Ketua Umum

Kabar Jokowi Mau Gabung Golkar, Jusuf Kalla Ingatkan Aturan Jadi Ketua Umum

JK mengingatkan jika bergabung dengan Partai Golkar tidak serta-merta bisa menjadi pengurus apalagi menjadi ketua umum.

Baca Selengkapnya
Sebut Pemilu Sudah Selesai, Jusuf Kalla Ajak Umat Islam Pererat Kembali Persatuan

Sebut Pemilu Sudah Selesai, Jusuf Kalla Ajak Umat Islam Pererat Kembali Persatuan

Jusuf Kalla mengajak umat Islam menjaga persatuan dan kesatuan pascapemilihan umum (Pemilu) 2024.

Baca Selengkapnya
JK Soal Rencana Hak Angket Kecurangan Pemilu: Jalani Saja, Tergugat Tidak Usah Khawatir

JK Soal Rencana Hak Angket Kecurangan Pemilu: Jalani Saja, Tergugat Tidak Usah Khawatir

Jusuf Kalla (JK) menyambut baik rencana hak angket atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden, PKB Dukung Usulan Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada Diatur dalam RUU DKJ

Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden, PKB Dukung Usulan Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada Diatur dalam RUU DKJ

PKB setuju usulan PKS itu karena setelah RUU DKJ ditetapkan menjadi undang-undang, maka Jakarta bakal berganti status.

Baca Selengkapnya