8 DPD I Golkar sudah teken usulan Munaslub, sudah temui JK minta dukungan
Merdeka.com - Usulan Golkar mencari ketua umum baru melalui Munaslub makin terasa. Bahkan, sejumlah pengurus DPD I Golkar, pemilik suara di Munaslub telah bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk meminta pertimbangan.
Ketua DPD I Golkar Jawa Tengah, Wisnu Suhardono menegaskan, sejumlah DPD I sudah menyetujui diselenggarakannya Munaslub. Kunjungan ke JK yang juga mantan ketum Golkar untuk meminta saran.
"Kita yang menginisiasi pertemuan 8 Ketua DPD I Senin malam menghadap Pak JK. Kita akan menyampaikan surat kepada DPP yang ditanda tangani oleh paling tidak 23 DPD I," ujar Wisnu usai diskusi Partai Golkar Mencari Pemimpin Baru di markas Kosgoro, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (22/11).
Kemudian, dia menjelaskan, pada Senin (20/11) dua hari lalu delapan pimpinan DPD I telah menandatangani terselenggaranya Munaslub. DPD yang sudah menyepakati yakni Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Daerah Khusus Yogyakarta, Sulawesi Barat dan Bangka Belitung.
"Tapi waktu Senin malam itu baru 8 atau 9 yang isinya adalah meminta agar segera dilaksanakannya Munaslub untuk memilih Ketua Umum yang baru. Jawa Tengah, Jatim, Jabar, DKI, Banten, DIY, ada Sulbar dan Bangka Belitung. Hari ini sudah ada beberapa yang tanda tangan dan besok final," imbuh Wisnu.
"Paling tidak 2/3 (dari DPD) sudah tanda tangan kita sampaikan ke DPP. Dengan demikian sesuai dengan AD/ART dimana keputusan dari kita kemarin ditanda tangani oleh 2/3 lebih dari 34 DPD I dengan hasil pleno yang diselenggarakan tadi malam," tambahnya. Lebih lanjut, Wisnu membeberkan, nasihat Jusuf Kalla yang mana harus ada segera perbaikan di Partai Beringin itu terutama pada peningkatan elektabilitas. Sebab, Golkar telah mengusung Presiden Jokowi pada Pilpres 2019.
"Harus segara ada perbaikan. Nanti kalau kita sebagai pendukung pemerintah memenuhi syarat karena kita 14 persen. Tapi kalau kita penurunan dalam legislatif sehingga 7-8 persen kan menyulitkan pak Presiden yang diusung oleh kita pada periode yang akan datang karena di DPR kita tdk terlalu berperan, katakanlah 7-8 persen," jelasnya.
Sementara, pada Jumat mendatang, DPD I berencana mengirim surat kepada DPP untuk segera melaksanakan Munaslub. Kata dia, cukup 26 DPD I untuk bisa menyelenggarakan Musyawarah tersebut.
"Jumat Insya Allah. minimum 2/3 DPD (tanda tangan). Jadi maksimum kira-kira 26 yang sudah sepakat DPD I. Tidak lebih dari 26," ucapnya.
Selanjutnya, DPD I meminta DPP Golkar menggelar Munaslub pada akhir November. Dirinya berharap Munaslub tidak ditunda tunda karena mepet dengan masa partai Golkar harus fokus bekerja pada tahapan Pilkada 2018.
"Kita minta akhir November. Tentu kita ada negosisasi lah kita udah biasa 3, 4 hari sudah bisa menyelenggarakan kok. Ini kan ada waktu seminggu kalau Jumat surat masuk kan ada 5 hari. Okelah kalau ada mundur-mundur sedikit boleh. Karena kita berkejaran dalam Pilkada yang akan diselenggarakan bulan Juni. Minimum 23 sampai 26 DPD I sudah form minta Munaslub," tutup Wisnu.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jusuf Kalla Pastikan Munas Partai Golkar Tetap Digelar Desember
"Ya kan sudah jelas bahwa Golkar akan Munas pada Desember ya, bahwa ada calon, selama calon memenuhi syarat, dia kader Golkar," kata JK
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla: Ada Orang Dalam Undang Pihak Luar Kuasai Golkar, Mengkhianati Partai!
Internal Golkar kembali panas jelang Munas pemilihan ketua umum
Baca SelengkapnyaUngkit Bagi-Bagi Bansos, JK Duga Ada Pengkondisian Suara Rakyat untuk Pemilu 2024
Jusuf Kalla atau JK menduga ada pengkondisian suara rakyat bila melihat hasil pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jusuf Kalla akan Bertemu Megawati, Idrus Marham Ingatkan Tak Bawa Nama Golkar
Jusuf Kalla berencana untuk bertemu Megawati. Pertemuan itu akan turut membahas hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaGolkar Tak Terganggu JK Dukung Anies, Konsisten Menangkan Prabowo-Gibran
Jusuf Kalla (JK) menegaskan sikap politiknya mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies-Muhaimin di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaKabar Jokowi Mau Gabung Golkar, Jusuf Kalla Ingatkan Aturan Jadi Ketua Umum
JK mengingatkan jika bergabung dengan Partai Golkar tidak serta-merta bisa menjadi pengurus apalagi menjadi ketua umum.
Baca SelengkapnyaSebut Pemilu Sudah Selesai, Jusuf Kalla Ajak Umat Islam Pererat Kembali Persatuan
Jusuf Kalla mengajak umat Islam menjaga persatuan dan kesatuan pascapemilihan umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaJK Soal Rencana Hak Angket Kecurangan Pemilu: Jalani Saja, Tergugat Tidak Usah Khawatir
Jusuf Kalla (JK) menyambut baik rencana hak angket atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaTolak Gubernur Ditunjuk Presiden, PKB Dukung Usulan Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada Diatur dalam RUU DKJ
PKB setuju usulan PKS itu karena setelah RUU DKJ ditetapkan menjadi undang-undang, maka Jakarta bakal berganti status.
Baca Selengkapnya