8 DPD I Golkar sudah teken usulan Munaslub, sudah temui JK minta dukungan

Merdeka.com - Usulan Golkar mencari ketua umum baru melalui Munaslub makin terasa. Bahkan, sejumlah pengurus DPD I Golkar, pemilik suara di Munaslub telah bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk meminta pertimbangan.

Ketua DPD I Golkar Jawa Tengah, Wisnu Suhardono menegaskan, sejumlah DPD I sudah menyetujui diselenggarakannya Munaslub. Kunjungan ke JK yang juga mantan ketum Golkar untuk meminta saran.

"Kita yang menginisiasi pertemuan 8 Ketua DPD I Senin malam menghadap Pak JK. Kita akan menyampaikan surat kepada DPP yang ditanda tangani oleh paling tidak 23 DPD I," ujar Wisnu usai diskusi Partai Golkar Mencari Pemimpin Baru di markas Kosgoro, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (22/11).

Kemudian, dia menjelaskan, pada Senin (20/11) dua hari lalu delapan pimpinan DPD I telah menandatangani terselenggaranya Munaslub. DPD yang sudah menyepakati yakni Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Daerah Khusus Yogyakarta, Sulawesi Barat dan Bangka Belitung.

"Tapi waktu Senin malam itu baru 8 atau 9 yang isinya adalah meminta agar segera dilaksanakannya Munaslub untuk memilih Ketua Umum yang baru. Jawa Tengah, Jatim, Jabar, DKI, Banten, DIY, ada Sulbar dan Bangka Belitung. Hari ini sudah ada beberapa yang tanda tangan dan besok final," imbuh Wisnu.

"Paling tidak 2/3 (dari DPD) sudah tanda tangan kita sampaikan ke DPP. Dengan demikian sesuai dengan AD/ART dimana keputusan dari kita kemarin ditanda tangani oleh 2/3 lebih dari 34 DPD I dengan hasil pleno yang diselenggarakan tadi malam," tambahnya. Lebih lanjut, Wisnu membeberkan, nasihat Jusuf Kalla yang mana harus ada segera perbaikan di Partai Beringin itu terutama pada peningkatan elektabilitas. Sebab, Golkar telah mengusung Presiden Jokowi pada Pilpres 2019.

"Harus segara ada perbaikan. Nanti kalau kita sebagai pendukung pemerintah memenuhi syarat karena kita 14 persen. Tapi kalau kita penurunan dalam legislatif sehingga 7-8 persen kan menyulitkan pak Presiden yang diusung oleh kita pada periode yang akan datang karena di DPR kita tdk terlalu berperan, katakanlah 7-8 persen," jelasnya.

Sementara, pada Jumat mendatang, DPD I berencana mengirim surat kepada DPP untuk segera melaksanakan Munaslub. Kata dia, cukup 26 DPD I untuk bisa menyelenggarakan Musyawarah tersebut.

"Jumat Insya Allah. minimum 2/3 DPD (tanda tangan). Jadi maksimum kira-kira 26 yang sudah sepakat DPD I. Tidak lebih dari 26," ucapnya.

Selanjutnya, DPD I meminta DPP Golkar menggelar Munaslub pada akhir November. Dirinya berharap Munaslub tidak ditunda tunda karena mepet dengan masa partai Golkar harus fokus bekerja pada tahapan Pilkada 2018.

"Kita minta akhir November. Tentu kita ada negosisasi lah kita udah biasa 3, 4 hari sudah bisa menyelenggarakan kok. Ini kan ada waktu seminggu kalau Jumat surat masuk kan ada 5 hari. Okelah kalau ada mundur-mundur sedikit boleh. Karena kita berkejaran dalam Pilkada yang akan diselenggarakan bulan Juni. Minimum 23 sampai 26 DPD I sudah form minta Munaslub," tutup Wisnu.