7 Parpol Kumpul Tanpa PDIP dan Gerindra, Bisa Jadi Kekuatan Politik Baru?

Merdeka.com - Tujuh elite parpol parlemen kumpul di Hotel Dharmawangsa, Minggu (8/1). Mereka kompak menolak sistem pemilu proporsional tertutup alias coblos parpol yang disuarakan PDIP.

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto tidak menutup kemungkinan adanya gerakan politik lain dari 7 parpol ini ke depan.

"Tentu tadi, diminta pertemuan ini diselenggarakan rutin. Nah tadi disepakati kami siap memfasilitasi ke depan," kata Airlangga usai acara pembacaan pernyataan sikap menolak proporsional tertutup, di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (8/1).

Dalam pertemuan ini, hadir Golkar, Demokrat, NasDem, PAN, PKB, PPP dan PKS. Gerindra mendadak tak hadir. Namun sepakat menolak sistem pemilu yang sama. Golkar menjadi inisiasi pertemuan ini.

Meski tidak menutup peluang adanya gerakan politik lain, tetapi Airlangga masih enggan untuk membocorkan lebih lanjut hal tersebut. Dan menyatakan jika pergerakan yang dilakukan delapan partai akan menyesuaikan agenda mendatang jelang Pemilu 2024.

"Pergerakan lain sesuai agenda-agenda," ucap Airlangga.

Sebelumnya, kedelapan partai politik telah menyatakan menolak diterapkannya sistem pemilu proporsional tertutup. Hasilnya, ada lima poin pernyataan sikap.

"Ini ada kepentingan bersama terkait dengan kedaulatan rakyat dan ini bukan hanya dirasakan Partai Golkar, tapi oleh seluruh partai peserta pemilu," ujar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat acara, di Jakarta Selatan, Minggu (8/1).

Airlangga mengatakan alasannya mengajak para parpol, yakni untuk duduk bersama membahas soal sistem pemilu proporsional tertutup yang telah mereka sepakati untuk ditolak.

"Kita duduk bersama, kita rembukan dan kebetulan ini di awal tahun perlu silaturahmi antarpartai politik. Kita ingin di tahun 2023 di tahun politik ini teduh. Nah, keteduhan akan tercipta jika ada komunikasi antarpartai politik," ucap dia.

"Walaupun berbeda-berbeda prioritas dan agendanya, tetapi ada kesamaan. Nah, kesamaaan ini yang dicari terutama menghadapi pemilu 2024 nanti," sambungnya.

5 Poin Pernyataan Sikap

Adapun dalam pertemuan ini turut membuahi, Lima poin kesepakatan bersama yaitu:

1. Kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi. Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Di lain pihak, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat di mana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur.

2. Sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada tanggal 23 Desember 2008 yang sudah dijalankan dalam tiga kali pemilu. Dan gugatan terhadap yurisprudensi akan menjadi preseden yang buruk bagi hukum kita dan tidak sejalan dengan asas nebis in idem.

3. KPU tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Kami mengapresiasi kepada pemerintah yang telah menganggarkan anggaran pemilu 2024 serta kepada penyelenggara pemilu terutama KPU agar tetap menjalankan tahapan-tahapan pemilu 2024 sesuai yang telah disepakati bersama.

5. Kami berkomitmen untuk berkompetisi dalam pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi.

Pertemuan dihadiri oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Kemudian Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali dan Wakil Ketua Umum PPP H M Amir Uskara. Perwakilan Partai Gerindra tidak hadir namun disebut menyetujui kesepakatan bersama tersebut.

"Yang hari ini tidak terlihat adalah Partai Gerindra, namun Partai Gerindra sudah berkomunikasi baik dengan saya maupun dengan NasDem, bang Ahmad Ali, dan sudah menyetujui statement yang dibuat ini," ucap Airlangga.