Merdeka.com - Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mempertanyakan ihwal keefektivitasan mekanisme pemilu serentak. Hal itu didasari akan fakta banyaknya korban jiwa yang meninggal karena mengawal Pemilu serentak 2019 ini.

"Harus ada evaluasi ke depannya. Apakah sistem ini pilpres dengan legislatif digabung masih valid ke depannya. Apalagi nanti pembicaraannya tidak pilpres dan pileg tetapi juga pilkada serentak," ujar Eddy usai menggelar rapat terbatas bersama petinggi PAN di Selong, Jakarta Selatan, Sabtu (4/5).

Dia melihat hal itu membuat beban tersendiri oleh para panitia yang menyelenggarakan pemilu. Beban tersebut terutama dalam hal perhitungan suara. Mengingat masih manualnya perhitungan suara yang dilakukan oleh petugas di lapangan.

"Lima tahun yang akan datang saya yakin biaya teknologi akan lebih murah dari saat ini," ungkap Eddy.

Dirinya berharap, supaya setelah pemilu, partai-partai akan mengkaji masalah ini.

Diberitakan sebelumnya, Sekjen Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arif Rahman memperbaharui jumlah korban gugur dalam menjalankan tugasnya sebagai kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Data per tanggal 4 Mei 2019, pukul 16.00 WIB, tercatat jumlah korban wafat mencapai 440 jiwa.

"Jadi wafat bertambah menjadi 440 jiwa, sakit 3.788 orang, jadi total 4.228 bila ditotal," kata Arif lewat siaran pers diterima, Sabtu (4/5).

Mengacu data sebelumnya, lanjut Arif, 2 Mei 2019, jumlah KPPS meninggal sejumlah 412 jiwa. Sampai saat ini KPU mengaku belum mendetail sebab musabab banyaknya KPPS yang terenggut jiwanya pasca Pemilu 2019.

Reporter: Yopi Makdori

Sumber: Liputan6.com