Merdeka.com - Rapat pleno terakhir rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019 di Jawa Timur kembali memanas, Jumat (10/5) malam. Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menskorsing sidang selama 20 menit.

Seperti saat penghitungan suara di Kabupaten Pamekasan, Kamis (9/5) malam kemarin, pleno malam ini juga dihujani protes dari sejumlah partai politik (Parpol) dan saksi dari Caleg DPD RI. Kasusnya sama yakni perbedaan data DA 1 dengan Form DB.

Protes bermula dari saksi Partai Gerindra, Nizar Zahro yang menilai suara partainya hilang sekitar 36 ribu di Kabupaten Bangkalan. Padahal, data di DA 1 milik Partai Gerindra berada di angka sekitar 520 ribu.

Untuk itu Nizar meminta Bawaslu dan KPU juga menyandingkan data DA 1 dengan Form DB, seperti yang dilakukan terhadap suara Partai Demokrat yang hilang di dua kecamatan di Kabupaten Pamekasan, yaitu Kecamatan Waru dan Batumarmar.

"Tadi malam saya menjadi saksi fakta dan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana ada dua DA 1 disandingkan di Kecamatan Batumarmar dan Kecamatan Waru di DPRD provinsi direstui oleh Bawaslu dan komisioner (KPU)," kata Nizar dalam protesnya.

Protes makin memanas ketika sejumlah saksi DPD RI dan dari Parpol saling serang. Di antara mereka ada juga yang sepakat dengan Bawaslu dan KPU, maupun sejumlah Parpol yang meminta pleno diteruskan.

Seperti saksi dari Caleg DPD RI, La Nyalla M Mattalitti, misalnya, yang menilai bahwa persoalan hukum terkait Pemilu, lebih baik diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK) bukan diperdebatkan saat pleno KPU di tingkat provinsi.

Statmen inipun mendapat aplaus saksi dari Partai Golkar, Sahat Tua Simanjuntak. "Hidup La Nyalla, sampaikan salam saya buat La Nyalla," seloroh Sahat menyemangati saksi dari La Nyalla.

Semakin malam, protes makin memanas. Bahkan, saksi dari PAN, Basuki Babussalam, sempat mengusulkan kepada pimpinan sidang agar mengizinkan peserta pleno untuk merokok, sekadar untuk mencairkan suasana.

Ide dari PAN itu sempat disetujui oleh peserta lain, tapi ditolak oleh pimpinan sidang yang memilih menskorsing pleno selama 20 menit mulai sekitar pukul 23.00 WIB. "Pleno kita break dulu, kita skorsing 1x20 menit," ucap pimpinan sidang.

Sementara di masa skorsing, Nizar menjelaskan, akibat suara Gerindra yang hilang di Dapil XI Bangkalan, partainya kehilangan dua kursi.

"Ada 58.303 suara saya di DB 1 itu hilang padahal kita sudah mempunyai DA 1 di masing-masing kecamatan," kata anggota Komisi X DPR RI ini.

"Kita dari Partai Gerindra kehilangan suara dan berpotensi kehilangan dua kursi di Partai Gerindra," sambungnya.

Nizar melanjutkan, "Di forum rekap ini, apapun hasilnya apapun yang kita perjuangkan, Partai Gerindra ingin membuka apa yang terjadi sesungguhnya," tegas Nizar.

Seperti diketahui, rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019 di tingkat provinsi ini molor sehari dari target lima hari selesai, mulai dari 5-9 Mei.

Molornya jadwal ini, karena pada penghitungan suara untuk Kabupaten Pamekasan, Kamis malam kemarin terjadi skorsing karena hujan protes dari sejumlah partai, salah satunya Partai Demokrat.

Partai Demokrat ini menilai, data DA 1 miliknya tidak sama dengan Form DB di Kecamatan Batumarmar dan Waru, Kabupaten Pamekasan.

Dan kasus yang sama juga terjadi malam ini, yang mana penghitungan suara di Kabupaten Bangkalan adalah rekapitulasi terakhir dari 38 kabupaten/kota se Jawa Timur.