11 Juta lebih pemilih Pilkada Serentak terjaring coklit digelar KPU

Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menggelar pencocokan dan penelitian (coklit) serentak di 31 provinsi di Tanah Air. Gerakan coklit ini dilakukan untuk pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih sebagai persiapan Pilkada Serentak 2018.

Komisioner KPU asal Kalbar Viryan Aziz mengatakan, gerakan coklit serentak dilakukan pada 20 Januari 2018. Ada 461.699 Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) yang bertugas untuk melaksanakan coklit tersebut.

"Pencapaiannya adalah sebanyak 4.270.168 kepala keluarga telah melakukan coklit," kata Viryan di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu (27/1).

Menurut dia, capaian lainnya 3.739.864 rumah melakukan coklit. Viryan menyebut ada temuan unik di lapangan yakni terdapat lebih dari satu kepala keluarga dalam satu rumah. Selain itu, ditemukan juga satu kepala keluarga memiliki sembilan istri.

"Kemarin pada saat gerakan pencoklitan di Surabaya ada 1 kepala keluarga itu istrinya 9," ucapnya.

Dari data yang diterima, lanjut dia, total pemilih pada pencoklitan awal 2018 ini sebanyak 11.292.585. Angka ini melampaui target yang dipasang KPU.

Di lapangan sendiri PPDP mengalami kendala yang cukup berat. Salah satunya masih banyak warga yang belum menyadari pentingnya pencoklitan. Warga kerap menutup pintu rumah saat petugas ingin melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih.

"Ini contoh sikap yang kurang baik. Ada warga yang bilang begini 'pak nanti kita kan bisa (memilih) juga meskipun enggak ada dalam daftar pemilih, kalau kita bisa bawa KTP kan bisa juga memilih’," ujarnya meniru pernyataan warga.

Selain menutup pintu, ujar dia, tidak jarang warga yang merasa risih dengan kehadiran PPDP melakukan tindakan tidak terpuji. Viryan mengingatkan, warga yang menolak berpartisipasi dengan pencoklitan bisa kehilangan hak pilih.

Viryan menuturkan, sesungguhnya gerakan pencoklitan serentak ini dilakukan guna mengevaluasi dana pemilih. Gerakan ini juga bisa meminimalisir masalah-masalah yang terjadi saat Pilkada berlangsung seperti PPDP fiktif, PPDP yang bekerja di belakang meja, PPDP bekerja di akhir waktu, dan PPDP yang bekerja tidak sesuai regulasi.

"Dengan gerakan pencoklitan serentak, masalah-masalah ini bisa diminimalisir," ujar dia.