Merdeka.com - Sekretaris Fraksi Golkar Agus Gumiwang menilai pelibatan TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme bukan dalam ranah 'criminal justice'. Melainkan di ranah yang memang menjadi kewenangan TNI dan tidak bisa ditangani oleh kepolisian.

Hal itu sebagaimana diterapkan oleh negara-negara maju seperti Prancis, Jerman, Amerika Serikat, dimana militer terbukti lebih cepat dalam menangani ancaman terorisme. Meski demikian, Agus menilai keputusan apakah melibatkan atau tidak TNI dalam penanganan terorisme berada di tangan Presiden Joko Widodo.

"Yang memutuskan pelibatan TNI itu menjadi kewenangan dan yang bertanggungjawab adalah Presiden RI," kata Agus saat berdiskusi dengan Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Al Araf (Imparsial) dan Ray Rangkuti (Lingkar Madani) di Fraksi Golkar, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (9/2).

Direktur Imparsial, Al Araf menolak keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme. Sebab itu, aturan keterlibatan TNI dinilai tak perlu dimasukan dalam pembahasan Revisi Undang-Undang Terorisme Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana terorisme. Sebab, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI secara tegas mengatur pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme.

Al Araf mengatakan, Undang-Undang Terorisme sudah diatur secara komprehensif. UU Terorisme sudah mengatur pencegahan terorisme mulai dari aspek pencegahan, penegakan hukum, sampai tindakan operasi militer.

"Sebaiknya militer diatur dalam UU perbantuan, untuk itu kami berharap DPR membentuk UU perbantuan. Koalisi Masyarakat Sipil berharap fraksi Golkar mau mengakomodasi aspirasi koalisi agar militer tidak dilibatkan aktif dalam revisi UU No 15," katanya.

Penguatan BNPT

Anggota Pansus dari Fraksi Golkar, Bobby Adityo Rizaldi mengatakan dalam Revisi UU Terorisme Fraksi Golkar menitikberatkan pada penguatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Ini perlu dilakukan mengingat kurangnya maksimal peran BNPT karena fasilitas dan infrastrukturnya terbatas. Khusus peran BNPT tersebut Golkar mengusulkan diatur pasal tersendiri dalam Reviai UU Terorisme Terorisme ini.

"BNPT perlu diperkuat dan masuk dalam pasal tersendiri dalam RUU Terorisme ini," katanya.

Dalam diskusi tersebut, juga muncul kesepakatan mengenai sanksi pencabutan WNI bagi yang terbukti melakukan tindak pidana terorisme. Golkar sepakat menolak sanksi ini, karena bertentangan dengan konvensi internasional. Apalagi warga negara Indonesia tidak memiliki dua kewarganegaraan.

"Kalau di luar negeri bisa saja karena mereka memiliki dua kewarganegaraan," katanya.