Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menduga, ada pihak tertentu yang sengaja mengangkat isu pelanggaran HAM masa lalu. Sebab, isu yang sama selalu muncul jelang peringatan Hari Kesaktian Pancasila, jelang Pilkada, maupun Pilpres.

"Jangan lagi masalah ini ditunggangi kepentingan politik. Mendekati Pilkada, mendekati Pilpres, selalu tunggang menunggang itu ada," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/9).

Wiranto berharap masyarakat mulai sadar bahwa ada kepentingan politik di balik menguaknya isu pelanggaran HAM masa lalu. Konflik horizontal yang telah terjadi di masa lalu itu biarlah diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, sehingga tidak perlu dipolemikkan kembali.

"Kita selesaikan secara proporsional, secara jernih dengan cara musyawarah mufakat, kita bincangkan. Jangan tuduh menuduh lagi," jelasnya.

Mantan Pangdam Jaya ini mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar tidak terbelenggu pada kasus pelanggaran HAM masa lalu. Menurut dia, sebaiknya masyarakat memikirkan kompetisi di era perubahan global ini.

"Tatkala bersaing dengan negara lain (kita) butuh konsentrasi menghadap masa depan tapi jika kemudian (kita) terjebak dengan masa lalu yang tak kunjung selesai, bagaimana?" ucapnya.

Wiranto menambahkan, tahun lalu dirinya sudah mengungkap fakta pemberontakan pelanggaran HAM berat masa lalu yakni G30S PKI. Faktanya, terjadi perbedaan paham yang sangat prinsipil dalam kasus tersebut. Sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan secara yudisial.

"Ada konflik horizontal yang diselesaikan secara adat, secara musyawarah mufakat, tidak semuanya melalui pengadilan. Salah kalau kita lewat pengadilan selalu apa lagi peristiwa ini sudah masa lalu," pungkasnya.