Warga tolak pengukuran lahan buat Bandara Internasional Jawa Barat

Merdeka.com - Pengukuran sisa lahan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) mendapatkan penolakan warga setempat. Penolakan dilakukan saat tim dari Pemprov Jabar, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemkab Majalengka melakukan pengukuran, Kamis (17/11).

Dalam aksinya, ada 1.000 warga yang didominasi petani dari Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Majalengka yang langsung melakukan pengadangan menolak penggusuran oleh pemerintah.

"Ada warga yang menolak, karena ada oknum provokator yang menghembuskan isu bahwa lahan tersebut diambil paksa. Padahal tidak pemerintah membayar, lahan warga tersebut sesuai kesepakatan," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Yusri Yunus, Kamis (17/11).

Menurut dia, warga yang tidak mau diukur lahannya adalah warga yang terprovokasi oleh pihak yang mengklaim bahwa lahan tersebut diambil paksa. Meski ada penolakan, tim tersebut tetap melakukan pengukuran.

Untuk mengamankan pengukuran tersebut, setidaknya 2.000 personel gabungan dari unsur kepolisian, TNI dan Satpol PP diterjunkan ke lokasi. "Petugas diturunkan guna pengamanan pengukuran lahan ini," katanya.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung Arief Yogiawan mengatakan, penolakan warga disinyalir terjadi lantaran ada perbedaan dari harga penetapan awal.

"Warga yang menolak ini masih ada silang pendapat dengan pemerintah, sehingga warga merasa dirugikan dengan hal ini," terangnya. Oleh karena itu LBH mendampingi agar ada keadilan bagi warga yang lahannya diambil dalam proyek bandara internasional ini.

"Pemprov Jabar ini kan tersandera deadline agar segera diselesaikan, warga setempat tidak dilibatkan juga dari proses pengukuran awal dan ini kejadian sudah ketiga kalinya," imbuhnya saat dikonfirmasi wartawan.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, proses pengukuran pembahasan sisa lahan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati Kabupaten Majalengka bakal terus dilakukan meski menghadapi penolakan.

Menurutnya pengukuran untuk runway (lintasan pesawat) senilai Rp 1,6 triliun dilakukan lantaran proses ganti rugi sudah dilakukan.

"Sedang berlangsung pengukuran dan akan terus. Kalau pengukuran tidak selesai tahun ini, ya mubazir kita keluarin duit Rp 4,5 triliun," kata pria yang akrab disapa Aher ini di Gedung Sate, Bandung. Alokasi tersebut telah digunakan di antaranya pembebasan lahan mencapai Rp1 triliun lebih, runway Rp1,6 triliun, air trafic control sekitar Rp 500 miliar dan terminal Rp 2,1 triliun.

"Kalau runway tidak bisa diperpanjang sampai 3000 meter, mubazir semua kan. Oleh karena itu tahun ini terakhir harus terlaksana pembebasan lahan," ucapnya.

Menurutnya, keberadaan runway bagi sebuah bandara tentu itu adalah keharusan. Makannya pemerintah akan coba berupaya untuk terus berikan pemahaman pada warga yang menolak untuk sama-sama menyukseskan keberadaan bandara bertaraf internasional itu.

"Mubazir kalau kemudian runway-nya tidak ada. Terminal ada, segala macam ada, runway nya kurang, enggak bisa mendarat dong pesawat," ungkapnya.

Pemprov Jabar sendiri bersama PT BIJB dipercaya pemerintah pusat membangun bagian sisi darat, salah satunya lintasan pesawat. Ada 1.800 hektare lahan yang dibutuhkan untuk membangun sisi darat di antaranya terminal dan penunjang lainnya. (mdk/eko)