Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wali Kota Sukabumi sebut golput haram

Wali Kota Sukabumi sebut golput haram Golput. ©2012 Merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Wali Kota Sukabumi Mohamad Muraz menyebut, golongan putih atau golput adalah haram, karena sesuai ajaran Islam memilih pemimpin itu wajib untuk menentukan masa depan bangsa ini. Menurut dia, memilih pemimpin adalah wajib dan memilih golput bisa diasumsikan haram.

"Golput bukan pilihan, bahkan saat Nabi Muhammad SAW wafat jasadnya tidak langsung dikuburkan, sebelum para sahabat dan keluarga nabi belum menemukan pengganti pemimpin umat Islam pada saat itu," kata Muraz, kepada Antara, Senin (2/6).

Sehingga, kata dia, memilih pemimpin bisa dikatakan wajib dan memilih golput bisa diasumsikan haram, karena sesuai dengan ajara Islam memilih pemimpin hukumnya wajib untuk menentukan masa depan bangsa.

Menurut Muraz, warga yang tidak memberikan pilihan tidak selamanya golput, jika pada saat pencoblosan di pemilihan presiden (pilpres) 9 juli nanti yang bersangkutan mempunyai kendala seperti ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan atau sakit keras sehingga tidak bisa memberikan pilihannya.

Haram di sini adalah, warga yang dengan sengaja tidak memilih calon pemimpinnya dengan tanpa alasan. Maka dari itu, pihaknya mengimbau kepada seluruh warga di Kota Sukabumi untuk bisa memberikan suaranya pada pilpres nanti dan jangan sampai ada yang golput, sebab satu suara warga akan sangat menentukan masa depan bangsa ini.

Selain itu, sebelum menentukan pilihannya tersebut warga juga harus paham siapa yang layak memimpin Indonesia untuk lima tahun ke depan, jangan sampai karena iming-iming sementara akhirnya warga salah dalam menentukan pilihannya.

"Kami yakin warga Kota Sukabumi sudah paham pentingnya memilih calon presiden, karena akan menentukan nasib bangsa ini. Mungkin saja pada pileg lalu masih ada warga yang tidak memilih karena ada kepentingan yang mendesak padahal mereka sudah mempunyai calon pemimpinnya," tambahnya.

Di sisi lain, pihaknya juga akan membantu Komisi Pemilihan Umum setempat untuk mensosialisasikan pelaksanaan pilpres ini, selain itu melarang para pegawai negeri sipil yang bekerja di lingkungan Pemkot Sukabumi menjadi tim sukses atau relawan salah satu pasangan capres-cawapres.

Tetapi, untuk mendukung salah satu pasangan capres boleh saja asalkan tidak mengajak atau mengarahkan orang lain untuk memilih calon pemimpinnya. "Kami optimis tingkat partisipasi masyarakat akan tinggi pada pilpres ini, karena selain jumlah calonnya hanya dua pasang, warga juga ingin mempunyai pemimpin yang bisa merubah nasib bangsa ini ke arah yang lebih baik," kata Muraz.

Seperti diketahui KPU RI sudah menetapkan nomor urut capres dan cawapres, untuk nomor urut 1 adalah Prabowo Subianto - Hatta Rajasa yang diusung Partai Gerindra , Partai Golkar , PKS , PPP , PAN dan PBB , sementara untuk pasangan nomor urut 2 Joko Widodo - Jusuf Kalla yang diusung PDI Perjuangan (PDIP), Partai NasDem , PKB , Partai Hanura dan PKPI.

(mdk/hhw)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kepala Kantor Kemenag Sulbar Dilaporkan Bawahan ke Polisi, Dituduh Lakukan Pelecehan Seksual
Kepala Kantor Kemenag Sulbar Dilaporkan Bawahan ke Polisi, Dituduh Lakukan Pelecehan Seksual

Kepala Kantor Kemenag Sulbar Dilaporkan Bawahan ke Polisi, Dituduh Lakukan Pelecehan Seksual

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ketahui Kapan Pemilu Presiden, Tahapan, dan Para Calon Pemimpinnya
Ketahui Kapan Pemilu Presiden, Tahapan, dan Para Calon Pemimpinnya

Kapan Pemilu Presiden? Pemilu presiden 2024 adalah pemilu kelima di Indonesia yang bertujuan untuk memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia.

Baca Selengkapnya
Tim Hukum Prabowo-Gibran Nilai Pemanggilan 4 Menteri Jokowi jadi Saksi Sengketa Pilpres Tak Perlu
Tim Hukum Prabowo-Gibran Nilai Pemanggilan 4 Menteri Jokowi jadi Saksi Sengketa Pilpres Tak Perlu

Sebelumnya Tim Hukum AMIN meminta Hakim MK untuk menghadirkan 4 menteri Jokowi sebagai saksi sengketa Pilpres

Baca Selengkapnya
Jokowi Jawab soal Isu akan Gabung Golkar
Jokowi Jawab soal Isu akan Gabung Golkar

Golkar menyambut baik jika benar Jokowi ingin bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu.

Baca Selengkapnya
Pidato Penutup Cak Imin: Tobat Dimulai dari Etika, Jangan Ugal-ugalan dan Mengangkangi Aturan
Pidato Penutup Cak Imin: Tobat Dimulai dari Etika, Jangan Ugal-ugalan dan Mengangkangi Aturan

Pidato Penutup Cak Imin: Tobat Dimulai dari Etika, Jangan Ugal-ugalan dan Mengangkangi Aturan

Baca Selengkapnya
Jokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan
Jokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Hadirkan Kepala BIN Jadi Saksi Sengketa Pilpres
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Hadirkan Kepala BIN Jadi Saksi Sengketa Pilpres

Permintaan tersebut sebagai implikasi permintaan Tim Hukum Ganjar-Mahfud yang meminta Kapolri dihadirkan.

Baca Selengkapnya