Merdeka.com - Hingga saat ini tujuh rumah di Perumahan Aruba Depok belum mendapatkan aliran listrik. Pasalnya aliran listrik ke tujuh rumah tersebut diputus oleh pihak pengembang. PLN Depok sudah berkali-kali mencoba untuk menyambungkan aliran ke panel di komplek ke namun tidak diizinkan pengembang. Kondisi ini sudah dilaporkan warga ke polisi dan Pemerintah Kota Depok.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Depok, Idris Abdul Shomad meminta pada pengembang Aruba Residence untuk segera mengaktifkan kembali listrik sejumlah rumah tersebut. Dia juga menekankan pihaknya bakal mengambil alih langsung fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) di pemukiman elit itu.

"Kalau memang masih dipadamkan kita sudah koordinasi dengan PLN akan segera dinyalakan karena ini tidak dibenarkan secara aturan PLN. Mereka sebagai pelanggan harusnya diberikan haknya. Ya saya akan meminta pada PLN segera nyalain listrik," katanya, Selasa (25/9).

Pihaknya juga tela melakukan koordinasi pada pihak kepolisian. Menurutnya, pengembang tidak memahami aturan yang berlaku di Kota Depok. Ini yang kemudian menimbulkan kegaduhan di perumahan tersebut hingga berimbas pada aksi pemutusan listrik ke tujuh rumah secara sepihak.

"Mereka merasa otoritas, ini kesalahan pengembang. Jadi Perda PSU itu 2013 revisinya terakhir. Sedangkan mereka membangun 2008-2009 dan tidak berlaku surut. Ini pemahaman yang salah. Semua perumahan harusnya mengikuti Perda yang baru itu," tegasnya.

Lebih lanjut, dikatakan, jika pihak pengembang tidak mengindahkan teguran yang dilayangkannya, maka kasus ini pun akan berlanjut ke ranah hukum. "Kita panggil ini bisa sampe pidana itu (pemutusan listrik) kesalahan dasar," ujarnya.

Pihak PLN sudah tiga kali datang untuk memasang aliran listrik di perumahan tersebut. Namun kedatangan mereka di hadang petugas keamanan perumahan. "Kita tidak diizinkan masuk. Sudah tiga kali mencoba tapi tidak boleh," kata Humas PLN APJ Depok, Setyo Budiono.

Dikatakan bahwa pihaknya tidak bisa memaksa masuk karena pihak pengembang adalah pemilik aset. Dalam hal ini, pengembang menggunakan listrik khusus berupa saluran kabel bawah atau yang disebut SKTR.

"Ini kasus khusus. Secara umum yang berhak memutus sebenarnya PLN bukan swasta atau perorangan, dengan ketentuan ada pelanggaran, misalnya belum bayar. Kalau di sini ada sedikit khusus karena anggaran untuk pasar baru itu secara umum harus lewat atas (kabel atas), namanya penggunaan saluran udara tegangan rendah (SUTR). Nah kalau di sini karena perumahan-perumahan elit itu melihat estetika, jadi minta menggunakan kabel di bawah semua, namanya SKTR," jelasnya.

Dikatakan, pemasangan jalur bawah memerlukan biaya besar. Dan pihak pemerintah tidak bisa menyediakan.

"Ini disebut KSO atau Kerja Sama Operasional. “Karena itu cukup mahal sehingga pemerintah hanya menyediakan SUTR tapi pengembang enggak mau, sehingga mereka investasi sendiri. Mereka maunya SKTR jalur bawah, jadi ini milik developer. Kalau sistem itu namanya aset mereka (pengembang). Kalau melihat dia mencabutnya di sisi aset mereka. Kalau di atas baru milik PLN jadi enggak boleh," pungkasnya.