Merdeka.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyatakan pengawasan lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Aceh masih lemah, bahkan terkesan mandul.

Direktur Eksekutif Walhi Aceh Muhammad Nur mengatakan, lemahnya pengawasan tersebut menyebabkan kerusakan hutan dan lingkungan hidup terus saja terjadi.

"Pengawasan ini merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Aceh melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lemahnya pengawasan ini juga menyebabkan lemahnya penegakan hukum lingkungan," kata Muhammad Nur dilansir Antara, Jumat (23/4).

Ia mengatakan, beberapa indikator lemahnya pengawasan tersebut seperti menjamurnya praktik penambangan emas ilegal yang tersebar di sejumlah kabupaten dengan luas mencapai 2.226 hektare.

Kemudian, kerusakan hutan yang tidak terkontrol, sehingga menyebabkan bencana ekologi dan konflik satwa. Bencana ekologi tersebut menyebabkan kerugian bagi masyarakat, seperti banjir bandang, tanah longsor, dan lainnya.

Oleh karena itu, mendesak Gubernur Aceh mengevaluasi menyeluruh terhadap Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, baik secara kelembagaan maupun sumber daya manusia, kata Muhammad Nur.

Menurut dia, kondisi lingkungan Aceh tidak baik-baik saja. Di sejumlah daerah terus terjadi permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan. Semua persoalan itu menyebabkan kerugian yang tidak sedikit dialami masyarakat.

"Momentum hari bumi ini harus menjadi awal melaksanakan pencegahan serta penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan secara maksimal di Provinsi Aceh," kata Muhammad Nur.