Walhi Kecam Gubernur Jatim Kasih Penghargaan Kepada Operator Tambang Emas

Jumat, 2 Agustus 2019 03:25 Reporter : Erwin Yohanes
Walhi Kecam Gubernur Jatim Kasih Penghargaan Kepada Operator Tambang Emas walhi protes gubernur jatim khofifah. ©2019 Merdeka.com/erwin yohannes

Merdeka.com - Pemberian penghargaan oleh Gubernur Jawa Timur pada operator tambang emas di Banyuwangi diprotes oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur. Mereka mengecam tindakan gubernur, lantaran dianggap abai atas dampak kerusakan yang ditimbulkan.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa diketahui memberikan penghargaan dengan tema Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penghargaan itu diberikan Khofifah pada saat puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Kompleks Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Probolinggo, Minggu (28/7) lalu.

Direktur Eksekutif Walhi Jatim, Rere Christanto saat menggelar demo di depan Gedung Grahadi mengatakan, dengan diberikannya penghargaan tersebut, menunjukkan bahwa tidak ada komitmen dari gubernur untuk melindungi keselamatan warga di Pesisir Selatan Jawa Timur.

"Kami mempertanyakan keseriusan Gubernur Khofifah menyelamatkan ruang hidup rakyat," katanya, Kamis (1/7).

Selain itu, penghargaan tersebut juga dianggap menunjukkan jika pemerintahan Jatim telah mengabaikan dampak kerusakan ekologis dan ancaman yang dihadapi masyarakat sekitar, karena beroperasinya kegiatan tambang tersebut. Salah satunya adalah peristiwa banjir lumpur sepanjang Agustus hinga 2016.

©2019 Merdeka.com/erwin yohannes

Banjir pada saat itu, menyebabkan kerusakan ekosistem di Pulau Merah, serta menghancurkan lahan pertanian. Hal ini memiliki efek domino, dengan penurunan pendapatan di sektor wisata dan nelayan di sekitar Pantai Pulau Merah.

Ia menambahkan, dari data yang dimilikinya terdapat peningkatan signifikan terhadap luasan lahan pertambangan. Jika di tahun 2012 luas lahan pertambangan di Jatim hanya sekitar 86.904 hektar, maka pada tahun 2016 tercatat luasan lahan pertambangan di Jatim mencapai 551.649 hektar. Jika merujuk dua dokumen tersebut, maka kenaikan jumlah lahan pertambangan di Jatim mencapai 535 persen dalam kurun waktu 4 tahun.

Padahal, kawasan selatan Jatim telah lama menjadi kawasan budidaya, baik pertanian maupun sebagai kawasan perikanan. Sehingga aktivitas pertambangan yang akan sangat kontraproduktif dengan kebutuhan warga, terutama tentang keberlanjutan fungsi alam sebagai syarat budidaya masyarakat. [rnd]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini