Wakil Bupati imbau Kepala Dinas Pemkab Bandung Barat kooperatif terhadap KPK
Merdeka.com - Kepala dinas di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) diinstruksikan kooperatif dengan petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Bandung Barat, Yayat T Soemitra kepada wartawan di kantor Pemkab Bandung Barat, Kamis (12/4).
"Kooperatif saja, apa yang bisa dibantu, ya dibantu (beri keterangan kepada KPK)," kata Yayat.
Ia menilai, bisa saja ada kepala dinas lain yang turut diperiksa terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Bandung Barat, Abu Bakar.
Pasalnya, dalam kasus ini, Abu Bakar diduga meminta para kepala dinas menyetorkan dana untuk kepentingan kampanye istrinya, Elin Suharliah di Pilkada Bandung Barat 2018. Meski demikian, terkait dugaan itu, Yayat mengaku tidak tahu menahu.
Adapun pertemuan terakhir dengan Abu Bakar terjadi saat rapat paripurna bersama DPRD, Senin (9/4) lalu.
Terpisah, Pelaksana Tugas Sekda Bandung Barat, Aseng Junaedi pun memberikan instruksi serupa. Para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah KBB tidak boleh menghalangi penyelidikan KPK.
Ia mengimbau kepada kepala dinas jangan khawatir dan takut dengan setiap proses yang dijalankan lembaga anti rasuah, termasuk ketika diminta untuk memberi keterangan.
"Beri keterangan sebaik-baiknya, jangan takut, jangan menghambat, sebagai ASN jangan menghalangi," jelasnya.
Terkait setoran terhadap kepala dinas oleh Abu Bakar yang menjadi dugaan, Aseng menegaskan tidak pernah tahu ada kesepakatan seperti itu.
"Saya kan sebagai Plt Sekda dan dulu Asisten I jadi saya gak pernah berurusan dengan hal itu," katanya.
(mdk/rzk)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK Temukan Dugaan Titipan Proyek Bandung Smart City, Empat Anggota DPRD Diperiksa
KPK menetapkan tersangka-tersangka baru dari jajaran eksekutif pemerintah hingga DPRD Bandung.
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaBupati Labuhanbatu yang Terjaring OTT Tiba di Gedung KPK, Status Hukum Diumumkan Sore Ini
Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (12/1) sekitar pukul 09.12 WIB. Dia dikawal ketat petugas KPK.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaPemerintah Terapkan Pembatasan Angkutan Barang saat Libur Lebaran, Ini Ruas Jalan yang Dibatasi
Pemerintah mengeluarkan SKB tentang pengaturan pembatasan operasional angkutan barang selama libur Lebaran.
Baca SelengkapnyaBupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga Terjaring OTT KPK atas Kasus Suap
KPK mengumumkan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu.
Baca SelengkapnyaBupati Labuhanbatu Kena OTT KPK Ternyata Politikus NasDem
Ketua DPW NasDem Sumut, Iskandar membenarkan kadernya itu terjaring dalam OTT yang dilakukan KPK.
Baca SelengkapnyaKPK Dikabarkan Operasi Tangkap Tangan di Sidoarjo, Sejumlah ASN Diamankan
Walaupun sudah mengamankan sejumlah pihak, namun belum ada keterangan dari KPK.
Baca SelengkapnyaPenerimaan PPPK Segera Dibuka, Pemkab Bogor Usulkan 2.235 Formasi
Pemerintah Kabupaten Bogor mengusulkan 2.235 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.
Baca Selengkapnya