Wahyu Setiawan Jadi Tersangka KPK, KPU Koordinasi ke Presiden Jokowi
Merdeka.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam waktu dekat. Hal ini dia lakukan menyusul penetapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebagai tersangka suap di KPK.
"Pertama, tentu kepada Presiden, karena pengangkatan, pemberhentian (komisioner KPU) itu kan dibuat oleh Presiden. Maka kami akan laporkan kepada Presiden," ujar Arief di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/1/2020).
Selain kepada Jokowi, KPU juga akan berkoordinasi kepada DPR terkait proses rekrutmen dan DKPP terkait pelanggaran etik Wahyu Setiawan.
Menurut Arief, penangkapan terhadap Wahyu akan dijadikan pelajaran bagi anggota KPU. Arief juga mengimbau kepada anggota KPU Provinsi, Kabupaten/Kota agar tetap menjaga integritas dan kredibilitas.
"Tentu saya akan memberikan pesan baik tertulis maupun lisan kepada semua teman-teman yang sedang menyelenggarakan pilkada di 270 daerah. Akan segera saya keluarkan surat edaran agar peristiwa ini jadi pelajaran berharga bagi kita," kata Arief.
Sebelumnya, KPK menetapkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Wahyu ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan penerimaan suap penetapan anggota DPR terpilih 2019-2020.
Tak hanya Wahyu Setiawan, KPK juga menetapkan 3 tersangka lainnya dalam kasus tersebut.
"KPK menetapkan 4 orang tersangka, mereka adalah WSE (Wahyu Setiawan) Komisioner Komisi Pemilihan Umum, ATF (Agustiani Tio Fridelina) Mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu, orang kepercayaan WSE. Sebagai Pemberi, HAR (Harun Masiku), dan SAE (Saeful) sebagai swasta," ucap Lili di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (9/1/2020).
Pemberian suap untuk Wahyu itu diduga untuk membantu Harun dalam Pergantian Antar Waktu (PAW) caleg DPR terpilih dari Fraksi PDIP yang meninggal dunia yaitu Nazarudin Kiemas pada Maret 2019. Namun dalam pleno KPU pengganti Nazarudin adalah caleg lainnya atas nama Riezky Aprilia.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari membantah terkait kabar adanya pertemuan dengan Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaKPU Jayapura bakal memanggil terlebih dahulu PPD di Distrik Waibhu untuk diklarifikasi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca SelengkapnyaKPU resmi menetapkan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih 2024-2029
Baca SelengkapnyaJokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca Selengkapnyakowi masih menunggu Komisi Pemilihan Umum menyelesaikan rekapitulasi.
Baca SelengkapnyaAS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaSementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye.
Baca Selengkapnya