Wagub Papua Barat minta aturan penggunaan dana Otsus diperjelas

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, terdapat penyelewengan penggunaan dana otonomi khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal itu mengakibatkan pembangunan di kedua provinsi paling timur Indonesia itu tertinggal dari daerah lain.

Menanggapi temuan tersebut Wakil Gubernur Papua Barat Irene Manibuy mengakui jika pemerintah daerah salah kaprah dalam mengimplementasikan Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus). Penggunaan dana Otsus telah dicampur dengan APBD.

"Sehingga kita sulit membedakan mana UU Otsus yang ditujukan untuk biaya pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, afirmatif, dan infrastruktur Otsus," kata Irene saat menghadiri rapat khusus dengan DPD, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala BIN Sutiyoso di komplek parlemen, Selasa (9/2).

Dia menjelaskan, dalam peraturan, penggunaan dana Otsus memakai Peraturan Daerah Khusus. Namun dana tersebut banyak digunakan lewat Peraturan Gubernur.

"Bagi Papua 80 persen diberikan kabupaten atau kota. 20 persen di-keep untuk provinsi. Di Papua Barat yang ditahan 30 persen. Lalu pertanyaannya, dana yang di-keep sedikit itu bisa untuk apa? sementara dana untuk Pemda dipakai semau-maunya oleh bupati/kota karena tidak ada regulasi yang mengikat," paparnya.

Untuk itu, ia mengingatkan perlunya penggunaan dana Otsus dievaluasi. Selain itu, regulasi dana Otsu harus jelas pengalokasiannya.

"Maka perlu evaluasi dan regulasi, untuk ada regulasi dan aturan APBN untuk jelas dana Otsus dipergunakan untuk apa. Jangan dana infrastuktur digunakan untuk dana daerah," paparnya.