Wacana Larangan Eks Napi Koruptor Maju Pilkada, Tito Serahkan ke Masyarakat

Rabu, 6 November 2019 21:46 Reporter : Merdeka
Wacana Larangan Eks Napi Koruptor Maju Pilkada, Tito Serahkan ke Masyarakat Mendagri Tito Karnavian. ©2019 Merdeka.com/Genan

Merdeka.com - Usulan Eks Napi Koruptor dilarang mencalonkan diri menjadi kepala daerah mencuat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengajukannya dalam rancangan revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017.

Terkait itu, Mendagri Tito Karnavian menyerahkan kepada masyarakat. Menurut dia, sejauh ini larangan Napi Korupsi untuk ikut menjadi peserta pilkada masih sebatas wacana.

"Itu masih wacana. KPU mengajukan dan dibicarakan di Komisi II DPR. Prinsip dari kami terserah publik," kata Tito di Mako Brimob Kelapa 2 Depok, Rabu (6/11).

Tito mengatakan, konsep pemasyarakatan yang dahulu berbeda dengan sekarang. Saat ini telah bergeser dari konsep pembalasan menjadi konsep rehabilitasi.

"Dulu orang ditangkap masuk penjara, itu konsep pembalas, karena dia bikin susah orang maka dia harus dibuat susah dengan cara masuk penjara, maka disebut prison," ujar dia.

Tetapi, Tito menjelaskan, dalam perkembangannya teori kriminologi penjara itu fight crime not the criminal.

"Kita perangi perbuatannya bukan orangnya, sehingga yang melakukan kejahatan mereka melakukan perbuatan menyimpang, harus dikoreksi, prinsipnya adalah prinsip untuk koreksi dan rehabilitasi, maka ya di beberapa negara demokrasi namanya bukan prison tetapi correction," papar dia.

Tito lalu menyinggung dengan usulan tadi. Menurut dia, biar masyarakat yang memilih.

"Iya mau ambil prinsip mana, kalau ambil prinsip pembalasan ya dibalas hak politiknya misal tidak boleh karena masih ada yang lebih baik mungkin, tetapi kalau seandainya prinsipnya rehabilitasi koreksi, setiap orang pernah berbuat buruk dan setelah itu bisa juga dia sudah menjadi baik, kalau baik sudah terkoreksi direhab jadi baik kembali kenapa enggak dikasih kesempatan mereka memperbaiki diri dan mengabdikan diri pada rakyat," papar Tito.

Menurut dia, ke depan UU nanti akan akomodir napi korupsi atau tidak tergantung masyarakat menginginkan prinsip mana.

"Saya sebagai Mendagri enggak mau ambil sikap dulu, saya lebih dengar aspirasi publik, mau ambil prinsip pembalasan atau koreksi," ucap dia.

Reporter: Ady Anugrahadi

Sumber: Liputan6.com [eko]

Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini