VIDEO: Keculasan Impor Gula Tom Lembong, 'Ngumpet-Ngumpet' Beri Perintah Rugikan Indoensia Rp400 M

Vonis itu dibacakan majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (18/7).

Tuntutan itu disampaikan JPU dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (4/7).

Tom Lembong tiba di pintu ruang sidang pada pukul 14.18 WIB. Mengenakan setelan kemeja yang digulung lengannya.

Tom Lembong menjadi tersangka komoditas impor gula di lingkungan Kementerian Perdagangan tahun 2015-2023.

Sebelumnya, Tom Lembong mempertanyakan alasan hanya dirinya selaku mantan Mendag yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi importasi gula.

Tom Lembong membeberkan kejanggalan dalam perkara impotasi gula tersebut.

Jaksa menilai seluruh dakwaannya telah berkesesuaian dengan perkara yang ditangani.

Jaksa menyebut, kerugian bermula saat Tom Lembong mengeluarkan surat persetujuan impor gula kristal mentah (GKM) periode 2015-2016 kepada 10 pihak swasta.

Berdasarkan pantauan, Lembong memasuki ruang sidang utama sekitar pukul 10.16 WIB.

Atas tindakan Tom Lembong, negara ditaksir alami kerugian Rp 400 miliar.

Penetapan tersangka ini dianggap janggal karena Tom Lembong terseret kasus korupsi impor gula periode 2015-2016.

Tom Lembong berperan sebagai pemberi penugasan langsung terhadap perusahaan impor swasta

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menyoroti kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai Prabowo Tokoh Pemersatu yang mampu merangkul lawan politiknya, memberikan kepastian hukum dan membangun fondasi negara.

Sunarto mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan rekomendasi, namun putusan akhirnya masih menunggu pertimbangan MA.

Komisi Yudisial (KY) merekomendasikan sanksi ringan berupa hakim nonpalu selama enam bulan bagi majelis hakim perkara Tom Lembong, menyusul pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Ketiga hakim yang dimaksud adalah hakim Dennie Arsan Fatrika selaku hakim ketua, serta hakim Alfis Setyawan dan Purwanto S Abdullah selaku hakim anggota.

Kedatangan Tom Lembong bersama kuasa hukum itu untuk menyampaikan keluhan terkait maladministrasi merugikannya dalam audit dilakukan BPKP.

Tom Lembong mengungkap jika perlakukan terhadap dirinya tidak proporsional.

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Andi Muhammad Iqbal, mengatakan tersangka telah mengakui seluruh perbuatannya dalam pemeriksaan.

Meski demikian, penyidik masih mendalami kasus tersebut dan belum mengambil kesimpulan terkait penyebab pasti kematian korban.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh rembesan air bawah tanah yang sulit dideteksi dan diprediksi, sehingga pemerintah perlu meningkatkan pengawasan.

Kegiatan ini menjadi bentuk penghargaan kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil menunjukkan kinerja, inovasi.

Pemerintah sebagai representasi negara dituntut untuk turun langsung ke lapangan.

Kasus ini pun menarik perhatian publik dan memunculkan sorotan terhadap perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam industri perfilman.