Vendor proyek Bakamla akui Fayakhun minta jatah, total USD 900 ribu

Merdeka.com - Managing Director PT Rohde & Schwarz Indonesia, vendor penyedia alat satelit monitoring di Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Erwin Arief membenarkan adanya transfer uang kepada anggota Komisi I DPR Fayakhun Andriadi. Transfer kepada Fayakhun dilakukan di rekening luar negeri milik politisi Golkar tersebut.

"Iya, itu Fayakhun informasikan kepada saya ada transfer 200 ribu (USD) dan (USD) 300 ribu," ujar Erwin saat dikonfirmasi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) milik Fahmi Darmawansyah di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (24/1).

Dia menambahkan, realisasi pemberian komitmen fee terhadap Fayakhun dilakukan selama empat tahap. Hampir seluruhnya, ditransfer ke rekening milik Fayakhun di luar negeri.

Dia juga membenarkan uang yang ditransfer oleh anak buah Fahmi Darmawansyah, Direktur PT Melati Techonofo Indonesia dan PT Merial Esa yakni Muhammad Adami Okta salah satunya diperuntukan kegiatan musyawarah nasional Partai Golkar tahun 2016.

Hal itu disampaikan langsung oleh Fayakhun kepada Erwin melalui pesan singkat Whatsapp.

"Jawab saksi BAP. Terkait munas Partai Golkar tersebut saudara Fayakhun membutuhkan dana makanya Fayakhun agar dicairkan terlebih dahulu USD 300 ribu untuk diberikan petinggi partai Golkar. sedangkan sisanya untuk umatnya atau pejabat partai kelas bawah bisa ditransfer ke rekening JP Morgan. Ini benar?" Konfirmasi jaksa.

"Iya benar tapi angkanya saya lupa," ujarnya.

Berdasarkan data yang dimiliki jaksa penuntut umum pada KPK, rincian transfer kepada Fayakhun antara lain; di Guangzhou sebesar USD 100 ribu dan USD 200 ribu, lalu di JP Morgan USD 100 ribu dan USD 500 ribu.

Uang-uang tersebut dikatakan Erwin telah dikirim, setelah mendapat konfirmasi dari Adami. "Saudara Dami waktu itu yang bilang sudah dikirim," ujarnya.

Total, uang yang ditransfer oleh Adami ke Fayakhun USD 900 ribu. Jumlah tersebut bagian 1 persen dari anggaran dua proyek di Bakamla-RI, alat satelit monitoring dan drone dengan total keseluruhan anggaran mencapai Rp 1,220 triliun.

Kendati demikian, anggaran tersebut berubah seiring efisiensi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Diketahui, anggaran untuk proyek drone di Bakamla-RI dianggarkan sebesar Rp 500 miliar sementara anggaran untuk alat satelit monitoring sebesar Rp 400 miliar. Namun diubah menjadi Rp 222 miliar dari alat satelit monitoring, sementara anggaran untuk drone tidak bisa digunakan karena anggaran tersebut dibintangi oleh Ditjen Keuangan di Kemenkeu.

Guna membuka anggaran tersebut, Nofel Hasan selaku mantan Kabiro Perencanaan di Bakamla-RI menerima 'uang kerja' agar bintang di anggaran drone bisa dihilangkan. Akan tetapi hingga Nofel menjadi terdakwa, anggaran tersebut tidak bisa digunakan.