Untuk bantu KPK, Komisi III prioritaskan pengajuan anggaran Densus Tipikor
Merdeka.com - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pada anggota Komisi III untuk memprioritaskan pengajuan anggaran Polri tahun 2018. Khususnya anggaran Densus tindak pidana korupsi (Tipikor) yang telah diajukan sebesar Rp 975 miliar.
Menurutnya, hal itu perlu dilakukan karena pembentukan Densus Tipikor adalah desakan Komisi III. Pembentukan Densus, kata Politisi Partai Golkar ini, dilakukan untuk membantu kinerja KPK dalam memberantas korupsi.
"Karena ini memang desakan Komisi III maka itu harus jadi prioritas kawan-kawan untuk memperjuangkan anggaran. Untuk membantu KPK memberantas korupsi kasian kalau KPK sendirian jadi harus dibantu oleh kepolisian," katanya di Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III, di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (19/9).
Sebelumnya, Kepolisian Republik Indonesia mengajukan dana untuk Densus tipikor yang dimasuk dalam kebutuhan anggaran Polri di tahun 2018. Anggaran yang diajukan sebesar Rp 975 miliar.
"Dalam rangka peningkatan operasional Polri sebesar Rp 975 miliar, antara lain untuk memperkuat penyelidikan dan penyidikan tipikor dengan pembentukan densus pemberantasan tindak pidana korupsi," kata Asrena Kapolri, Irjen Pol Bambang Sunarwibowo, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/9).
Pembentukan Densus Tipikor diperkirakan akan selesai pada akhir 2017 dan mulai beroperasi pada awal 2018. "Target ditetapkan akhir tahun ini, dan bisa operasional tahun 2018," ungkap Bambang Sunarwibowo.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Apalagi isu tersebut berkembang bahwa ada sekelompok orang yang mendorong percepatan Munas Golkar.
Baca SelengkapnyaPolitikus Partai Gerindra tersebut juga mengungkap bahaya dari korupsi SDA yang bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan.
Baca SelengkapnyaModusnya, para pelaku melakukan korupsi dengan sengaja memecah proyek
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kehadiran Kortas Tipidkor diharapkan bisa menjadi solusi dan jawaban atas kegelisan masyarakat terhadap kejahatan korupsi.
Baca SelengkapnyaPartai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca SelengkapnyaKomisi II DPR mengatakan, secara teknis harus dipertegas ulang jadwal cuti khusus untuk para pejabat saat ingin kampanye politik.
Baca SelengkapnyaKetua KPU terbukti melanggar etika saat menerima pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka
Baca SelengkapnyaKeputusan untuk meningkatkan gaji KPPS pada Pemilu 2024 sejalan dengan pemahaman akan kompleksitas dan tanggung jawab yang diemban oleh anggota KPPS.
Baca SelengkapnyaKPK ingatkan pasangan Prabowo-Gibran dalam hal memperkuat KPK
Baca Selengkapnya