Ulama sesalkan Banten meski religius tapi jadi sarang korupsi

Merdeka.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak prihatin Provinsi Banten masuk daerah rawan korupsi. Selain itu, Banten juga masuk wilayah pencucian uang berdasarkan hasil pemetaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Semestinya, Provinsi Banten yang sangat religius terhadap ajaran Islam, bahkan memiliki logo iman dan taqwa, namun masuk daerah rawan korupsi," kata Ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Lebak KH Baijuri, Rabu (22/6).

Pemetaan KPK daerah rawan korupsi diantaranya Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Banten, Papua dan Papua Barat. Untuk pencegahan korupsi, MUI menyarankan harus dioptimalkan pengajian-pengajian di lingkungan pemerintah daerah secara rutin.

Sebab, pengajian dapat memberikan pencerahan agar kepala daerah dan pejabat birokrasi tidak melakukan perbuatan korupsi. Makna pengajian itu, tentu esensi ajaran Islam dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menjauhi perbuatan korupsi.

Perbuatan korupsi tersebut juga masuk kategori dosa besar. Untuk itu, agama Islam mengharamkan perbuatan korupsi karena mengambil hak orang lain.

Selain itu juga perbuatan korupsi bukan berjiwa Pancasila karena bisa menimbulkan kemiskinan dan kesengsaraan masyarakat luas. Pelaku korupsi akibat desakan gaya hidup hedonisme dan simbol kekayaan materi dengan memiliki tanah yang luas, kendaraan serta rumah mewah juga harta lainnya.

"Kami optimistis jika selalu mengingat sang pencipta maka tidak akan melakukan perbuatan korupsi yang dilarang oleh agama dan negara," jelas Baijuri seperti dikutip dari Antara.

Menurut dia, maraknya perbuatan korupsi tersebut akibat pemahaman agamanya sangat rendah dengan tidak mengamalkan nilai-nilai esensi ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Pada prinsipnya semua ajaran agama mengharamkan perlakuan tindakan korupsi karena merugikan orang banyak.

Saat ini, pelaku korupsi terjadi di mana-mana, baik di lingkungan pemerintahan maupun swasta. Bahkan, banyak para pejabat publik, seperti menteri, legislatif, partai politik dan kepala daerah terlibat tindak pidana korupsi.

"Kami yakin melalui pengajian itu kemungkinan besar Provinsi Banten tidak masuk daerah rawan korupsi lagi," tandasnya.