TNI segera bikin tim khusus investigasi rencana pembelian heli mewah
Merdeka.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengaku ikut melakukan investigasi rencana pembelian helikopter mewah AugustaWestland AW 101. Itu tetap dilakukan meski kontrak pembelian telah dibatalkan.
Menurut Gatot, pengusutan pembelian heli mewah itu dilakukan Kementerian Pertahanan atas perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Untuk itu, pihaknya menegaskan pengusutan dilakukan berbeda.
"Presiden kan mengatakan bahwa departemen pertahanan, tentu tim investigasi bukan dari kita. Tetapi, TNI akan lakukan investigasi sendiri dan perlu waktu itu," kata Gatot di Mabes TNI, Jakarta, Kamis (19/1).
Di samping itu, Gatot juga menegaskan belum menerima laporan pembelian lima unit pesawat transport berat militer A400M Atlas buatan Airbus Defence. "Saya belum dapat laporan. Jadi untuk A400M, saya waktu itu sudah sampaikan dan presiden tidak setuju," ungkapnya.ng.
Adapun alasan ketidaksetujuan itu juga dipicu belum ada kepastian penyebab kejatuhan satu unit A400M Atlas di Sevilla pada Mei 2015 lalu. Kecelakaan itu menyebabkan personel uji terbang tewas.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Informasi diperoleh, helikopter milik PT IWIP jenis bel 429 PK – SWS membawa satu penumpang dan dua kru.
Baca SelengkapnyaSelain meninjau kesiapan pesawat tempur, Presiden Jokowi juga menyaksikan penampilan atraksi udara.
Baca SelengkapnyaKeduanya telah dievakuasi dengan helikopter ke Timika
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Anies disebutnya kesulitan mendaratkan helikopter yang ditumpanginya, karena mendapat penolakan mendarat diberbagai tempat.
Baca SelengkapnyaAksi pesawat dan Helikopter TNI-Polri menghiasi langit Jakarta sekaligus memeriahkan Upacara HUT ke-78 RI pada Kamis (17/8) lalu.
Baca SelengkapnyaMomen Panglima TNI bersama Kapolri lakukan patroli udara dengan helikopter.
Baca SelengkapnyaPresiden sudah akan menaikkan pangkatnya bulan Agustus. Tapi dia menolak kesempatan langka menjadi jenderal.
Baca SelengkapnyaBawaslu mengatakan, setelah berkoordinasi dengan Kapolres, tidak ada surat pemberitahuan dari Anies maupun panitia setempat untuk melakukan pendaratan.
Baca SelengkapnyaCak Imin menyebut, seharusnya semua fasilitas milik negara terbuka untuk sekedar pendaratan transportasi udara.
Baca Selengkapnya