TKI Sri hilang ginjal, Fahri Hamzah dorong perbaikan sistem digital

Merdeka.com - Maraknya kekerasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri menyita perhatian publik Tanah Air. Terbaru, seorang TKI asal Lombok, Sri Rabitah diduga menjadi korban perdagangan organ saat bekerja di Doha, Qatar menyita perhatian publik. Ketua Tim Pengawas TKI Fahri Hamzah mengaku pernah mendorong digitalisasi sistem penempatan TKI keluar negeri.

"Saya waktu itu mengusulkan digitalisasi sistem. Sebab yang paling bermasalah bukan yang pergi secara resmi tapi tidak resmi, itu yang menjadi masalah. Semampu kita untuk tidak mengirim pekerja tidak resmi sebesar itulah hasilnya tidak akan banyak penyimpangan di lapangan. Yang dikirim resmi harusnya kita pakai sistem digital," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/2).

Dengan sistem ini, pemerintah bisa memantau penempatan dan kondisi para TKI selama bekerja bersama majikannya. Fahri juga mendorong agar setoran yang dikirim Penyalur Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) berbasis rekening. Negara-negara Timur Tengah, termasuk Arab Saudi terbilang cukup aktif melakukan transaksi pembayaran jasa melalui rekening.

"Misalnya hubungan antar rumah tangga kita atur, terkait BPJTKI yang mengirim setoran, pihak yang berinvestasi dan sebagainya itu saya mengusulkan basisnya rekening," jelasnya

"Karena Arab Saudi itu juga termasuk negara yang cukup aktif menggunakan teknologi rekening cukup aktif, itu bisa dibiasakan sehingga kita bisa memantau mana tempatnya, apa kehidupan mereka tertangani," sambung Fahri.

Usulan lain yang disampaikan yaitu agar BNP2TKI membekali TKI dengan ponsel pintar yang telah dilengkapi aplikasi deteksi khusus. Langkah ini diperlukan sebagai upaya pengawasan dan perlindungan pemerintah terhadap kondisi TKI di luar negeri.

"Saya mengusulkan BPJTKI itu dalam hal ini BNP2TKI layaklah mengawasi tenaga kerja itu, ditahap awal itu dikasih smartphone yang ada program mendeteksi semacam aplikasi yang bisa memantau perkembangan yang ada. Itu bisa menyebabkan adanya perlindungan hukum," imbuhnya.