TKI Sri hilang ginjal, Fahri Hamzah dorong perbaikan sistem digital
Merdeka.com - Maraknya kekerasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri menyita perhatian publik Tanah Air. Terbaru, seorang TKI asal Lombok, Sri Rabitah diduga menjadi korban perdagangan organ saat bekerja di Doha, Qatar menyita perhatian publik. Ketua Tim Pengawas TKI Fahri Hamzah mengaku pernah mendorong digitalisasi sistem penempatan TKI keluar negeri.
"Saya waktu itu mengusulkan digitalisasi sistem. Sebab yang paling bermasalah bukan yang pergi secara resmi tapi tidak resmi, itu yang menjadi masalah. Semampu kita untuk tidak mengirim pekerja tidak resmi sebesar itulah hasilnya tidak akan banyak penyimpangan di lapangan. Yang dikirim resmi harusnya kita pakai sistem digital," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/2).
Dengan sistem ini, pemerintah bisa memantau penempatan dan kondisi para TKI selama bekerja bersama majikannya. Fahri juga mendorong agar setoran yang dikirim Penyalur Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) berbasis rekening. Negara-negara Timur Tengah, termasuk Arab Saudi terbilang cukup aktif melakukan transaksi pembayaran jasa melalui rekening.
"Misalnya hubungan antar rumah tangga kita atur, terkait BPJTKI yang mengirim setoran, pihak yang berinvestasi dan sebagainya itu saya mengusulkan basisnya rekening," jelasnya
"Karena Arab Saudi itu juga termasuk negara yang cukup aktif menggunakan teknologi rekening cukup aktif, itu bisa dibiasakan sehingga kita bisa memantau mana tempatnya, apa kehidupan mereka tertangani," sambung Fahri.
Usulan lain yang disampaikan yaitu agar BNP2TKI membekali TKI dengan ponsel pintar yang telah dilengkapi aplikasi deteksi khusus. Langkah ini diperlukan sebagai upaya pengawasan dan perlindungan pemerintah terhadap kondisi TKI di luar negeri.
"Saya mengusulkan BPJTKI itu dalam hal ini BNP2TKI layaklah mengawasi tenaga kerja itu, ditahap awal itu dikasih smartphone yang ada program mendeteksi semacam aplikasi yang bisa memantau perkembangan yang ada. Itu bisa menyebabkan adanya perlindungan hukum," imbuhnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tiru Jerman, YLKI Usulkan Pemerintah Terapkan Hari Kerja 4 Hari Bagi Pegawai
Sistem kerja 4 hari dalam sepekan telah ditetapkan Jerman mulai 1 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaDiresmikan Jokowi, Proyek Sistem Irigasi Gumbasa Telan Dana Rp256 Miliar Bisa Mengairi Sawah 12 Desa
Proyek sistem irigasi tersebut bermanfaat untuk mengairi sawah di 12 desa dan meningkatkan indeks Pertanaman (IP) di Kabupaten Sigi.
Baca SelengkapnyaMenkominfo: Persiapan Penerapan KTP Digital Ditargetkan Rampung Akhir Februari 2024
Implementasi layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau Digital ID sedang dipersiapkan pemerintah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hari Ini dan Besok, Sistem Ganjil Genap di DKI Ditiadakan
Hal ini bertepatan dengan cuti hari libur dan cuti bersama
Baca SelengkapnyaJokowi Tekan Aturan Percepatan Transformasi Digital, Begini Isinya
Pertimbangan penerbitan perpres itu untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik berkualitas dan terpercaya.
Baca SelengkapnyaGanjar Mengaku Punya Jejak Digital Sikap Tak Konsisten Purnawirawan Jederal di Pemilu
Ganjar tidak mempersoalkan dukungan diberikan kepada Prabowo, melainkan menyoroti sikap inkonsisteni purnawirawan jenderal TNI tersebut.
Baca SelengkapnyaGelar Sidak, Pj Gubernur Kaltim Kecewa Banyak ASN Tidak Masuk Kerja
Kekecewaan Akmal makin membesar kala melihat rekapitulasi sistem absensi di kantor tersebut.
Baca SelengkapnyaJokowi Puji BRI: Sekarang Agen BRILink Ambil Alih Peran Rentenir
Kepala Negara mengapresiasi langkah digitalisasi yang berhasil menyentuh masyarakat kecil.
Baca SelengkapnyaPolri Bersiap Tugas di IKN, Gunakan Teknologi Sesuai Konsep Wilayah
Kehadiran polisi yang bertugas dengan menyesuaikan perkembangan teknologi diyakini dapat memaksimalkan pelayanan masyarakat.
Baca Selengkapnya