Tiga anggota DPR bersaksi di sidang Fahd A Rafiq

Merdeka.com - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini berencana menghadirkan tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus suap Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah, dengan terdakwa pengusaha Fahd El Fouz alias Fahd A. Rafiq. Dua dari mereka merupakan mantan pimpinan Badan Anggaran DPR.

"Rencananya Mirwan Amir, Tamsil Linrung, Olly Dondokambey, dan Armaida akan menjadi saksi dalam persidangan hari ini," kata penasehat hukum Fahd, Syamsul Huda, saat dihubungi, Selasa (6/11).

Armaida adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Fahd pernah meminta dia menyetorkan uang Rp 5,6 miliar sebagai uang pelicin buat menyuap pimpinan Banggar dan mendapatkan DPID.

Selain empat orang itu, mantan anggota Badan Anggaran sekaligus terpidana kasus suap DPID, Wa Ode Nurhayati, direncanakan dihadirkan sebagai saksi dalam sidang Fahd.

Dalam sidang Selasa pekan lalu, jaksa KPK berencana menghadirkan politikus Melchias Markus Mekeng dan Mirwan Amir. Tetapi keduanya absen.

"Saksi Melchias Markus Mekeng sedang melakukan kunjungan komisi sejak 28 Oktober sampai 12 November 2012. Sementara saksi Mirwan Amir sedang melakukan kunjungan kerja sejak 28 sampai 31 Oktober 2012," kata ketua tim jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi, Ahmad Burhanuddin, Selasa pekan lalu.

Selain Mekeng dan Mirwan, jaksa juga memanggil Sekretaris Jenderal DPR, Nining Indrasaleh, buat menjadi saksi dalam sidang Fahd. Tetapi, menurut jaksa, dia belum memberikan kabar bakal hadir. Alhasil, sidang pekan lalu hanya mendengarkan kesaksian dari Kepala Bagian Sekretariat Badan Anggaran DPR-RI, Nurul Faiziah.

Dalam surat dakwaan, Fahd bersama Haris Andi Surahman memberi atau menjanjikan sesuatu sebesar Rp 5,5 miliar kepada penyelenggara negara atau anggota DPR-RI Wa Ode Nurhayati dengan maksud dia meloloskan proposal alokasi dana buat tiga kabupaten di Nangroe Aceh Darussalam, yakni Aceh Besar, Bener Meriah, dan Pidie Jaya pada 2011.

Demi memuluskan hal itu, Haris menemui Fahd di kantor DPP Golkar di Slipi, Jakarta Barat. Fahd meminta Haris mencari anggota Badan Anggaran yang mau mengusahakan Dana Percepatan Infrastruktur Daerah buat Kabupaten Aceh Besar, Bener Meriah, dan Pidie Jaya. Haris pun menyanggupi.

Haris lalu menghubungi mantan tim sukses Wa Ode Niurhayati, Syarif Achmad buat menghubungi Wa Ode. Syarif pun menyanggupi.

Setelah itu, Syarif dan Haris bertemu Wa Ode Nurhayati di Restoran Pulau Dua, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Saat itu, dia menyampaikan permintaan Fahd agar tiga kabupaten di NAD dapat DPID. Wa Ode setuju dan meminta proposal pengajuan dana.

Pada Oktober 2010, Fahd dan Haris bertemu Wa Ode di DPR dan mengulang permintaan itu dan mengusahakan agar tiga kabupaten itu menerima dana DPID masing-masing sebesar Rp 40 miliar. Wa Ode meminta imbalan lima sampai enam persen dari total anggaran yang turun.

Fadh kemudian menghubungi Zamzami (Kepala Dinas Pekerjaan Umum di Aceh Besar dan Pidie Jaya) menyiapkan proposal dan uang Rp 7,34 miliar buat pengurusan dana DPID di dua kabupaten itu. Dia pun memberikan uang secara bertahap sejak 7 Oktober 2010 sampai 27 Oktober 2010.

Fahd juga menghubungi Armaida (Kepala Dinas PU Kabupaten Bener Meriah) dan minta disiapkan proposal dan uang Rp 5,65 miliar. Armaida menyerahkan uang itu tiga kali, yakni pada 18 Oktober 2010, 4 November 2010, dan 22 Desember 2010.

Setelah Fahd menerima uang dan proposal dari dua kepala dinas pekerjaan umum itu, dia lalu menyerahkan uang imbalan Wa Ode sebesar Rp 5,5 miliar melalui Haris. Haris kemudian memberikan uang itu ke sekretaris pribadi Wa Ode Nurhayati, Sefa Yolanda.

Atas perbuatannya, Fahd dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf a, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman penjara maksimal lima tahun dan denda maksimal Rp 250 juta. Selain itu, dakwaan subsidernya adalah pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan ancaman tiga tahun bui dan denda Rp 150 juta.