Merdeka.com - DPRD DKI bakal memanggil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI dan pengembang proyek rumah susun (rusun) DP Rp 0. Anggota Komisi D DPRD DKI, Pandapotan Sinaga mengungkapkan, pemanggilan tersebut untuk meminta klarifikasi terhadap pembangunan hunian bertingkat tersebut.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, penjelasan terhadap kesiapan dan pelaksanaan program DP Rp 0 sangat diperlukan. Sehingga warga yang berminat membeli rusun tersebut tidak dirugikan di kemudian hari, karena program ini digulirkan tanpa ada adanya koordinasi dengan DPRD DKI.

"Tidak kita pungkiri masih banyak warga yang bertanya-tanya tentang regulasi dan mekanisme terhadap program ini. Karenanya kami ingin memanggil dan meminta penjelasan instansi terkait," katanya di DPRD DKI, Selasa (13/2).

Dia menjelaskan, salah satunya menyangkut regulasi sebagai payung hukum pelaksanaan pembangunan rusun DP Rp 0 ini. Regulasi ini diungkapkannya sangat penting untuk memberikan jaminan kepada pembeli bahwa apa pembangunan rumah Dp Rp 0 tidak melanggar aturan.

Hal lain yang ingin diperjelas ialah mekanisme pembayaran yang dibebankan warga. Pasalnya sistem pembayaran yang dilakukan ini berjangka panjang. "Kalau seandainya di tengah jalan cicilan itu macet bagaimana mekanisme dan konsekuensinya untuk warga. Semua harus jelas," tegas Pandapotan.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meresmikan ground breaking pembangunan rumah Rp 0 di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Kamis (18/1) lalu. Rumah DP Nol Rupiah ini berupa rumah susun sederhana milik (Rusunami) dan dibangun di lahan seluas 1,4 hektare milik Pemprov DKI Jakarta.

Program ini menjadi salah satu dari 23 janji kampanye Anies-Sandiaga saat Pilkada DKI lalu. Saat itu keduanya berjanji akan membuat rumah DP Rp0 untuk kalangan tidak mampu dan dalam bentuk rumah tapak bukan rumah susun. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PD Pembangunan Sarana Jaya ditunjuk menjadi pengembang proyek tersebut.